LAMPUNG — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kebiasaan pejabat Eropa menggunakan transportasi publik layak dicontoh pejabat Indonesia. Di Swedia, anggota parlemen hanya dapat kartu langganan bus dan kereta, bukan mobil dinas. Usulan konkretnya: menteri dan pimpinan lembaga wajib naik angkutan umum saat rapat paripurna di Istana Negara.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan pandangannya dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026). Menurut Djoko, cara pejabat bermobilitas bukan urusan selera pribadi. Gaya hidup itu mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kedekatan pejabat dengan warga yang dipimpinnya.
Swedia: Anggota Parlemen Cuma Dapat Kartu Langganan
Djoko menyoroti Swedia sebagai contoh paling tegas. Istilah lagom yang berarti cukup dan tidak berlebihan diterapkan dalam keseharian pejabat negara itu.
"Sebagian besar anggota parlemen (Riksdag) tidak mendapatkan mobil dinas pribadi atau pengawalan. Kebijakan resmi parlemen memberikan mereka kartu berlangganan bulanan/tahunan (SL-kort) untuk naik bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm," ujar Djoko.
Mobil dinas berikut sopir hanya disediakan untuk Perdana Menteri. Kondisi khusus berlaku bagi menteri luar negeri atau tamu negara dengan alasan keamanan tinggi. Pejabat lain berangkat kerja berbaur dengan warga, membawa tas sendiri, dan naik kereta antarkota untuk perjalanan dinas luar ibu kota.
Belanda dan Jerman: Sepeda hingga Kartu Kereta Bebas
Di Belanda, budaya bersepeda dijalankan langsung oleh pimpinan negara. Mantan Perdana Menteri Mark Rutte dikenal mengayuh sepeda sendiri menuju kantornya di Het Torentje, Den Haag, dengan apel sebagai camilan di jalan.
"Pejabat yang bersepeda atau naik kereta api umumnya berjalan sendirian atau hanya ditemani pengamanan yang sangat tersembunyi (discreet), tanpa ada mobil pengawal (sirene/patwal) yang membelah jalan," sebut Djoko.
Jerman mengambil jalur berbeda meski tetap mendorong efisiensi. Anggota Bundestag menerima BahnCard 100, kartu akses bebas seluruh jaringan kereta termasuk ICE. Banyak pejabat memakai waktu di gerbong untuk bekerja atau menyiapkan rapat.
Menteri federal di Berlin tetap difasilitasi mobil dinas karena protokol keamanan. Pemerintah Jerman membalasnya dengan batas emisi CO2 ketat untuk armada kendaraan pejabat. Di dalam kota, politisi dan wali kota memilih S-Bahn atau U-Bahn agar lolos dari kemacetan jam sibuk.
Jakarta Peringkat 15 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik
Djoko menambahkan data yang membuat usulannya masuk akal. Majalah Time Out menempatkan Jakarta di peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik dunia, naik dari posisi 17 tahun sebelumnya. Dari lebih 24 ribu responden di kota-kota besar dunia, 79,2 persen warga Jakarta mengaku puas dengan layanan angkutan umum.
Angka itu jadi dasar argumennya. Menurut Djoko, pejabat tidak punya alasan menghindari angkutan umum hanya karena soal kenyamanan.
Usulan: Paripurna di Istana Tanpa Kendaraan Dinas
Djoko mengajukan dua langkah konkret. Pertama, saat rapat paripurna yang melibatkan menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, seluruh pejabat yang hadir dilarang memakai kendaraan dinas dan diwajibkan naik transportasi umum.
"Langkah ini akan memberi mereka pengalaman langsung merasakan kenyamanan serta keandalan layanan angkutan umum yang ada di Jakarta," kata Djoko.
Kedua, ASN di kementerian dan lembaga pusat di Jakarta digilir memakai transportasi umum ke tempat kerja seminggu sekali. Kebijakan ini mengikuti jejak ASN Pemprov DKI Jakarta yang sudah diwajibkan naik angkutan umum setiap hari Rabu.
Djoko menegaskan usulan itu bukan sekadar simbolisme politik. Kebijakan semacam ini disebutnya sebagai langkah nyata untuk menguji sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
