BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gapembi Lampung pada Senin (18/5/2026). Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya pembinaan teknis terhadap pengelola dapur agar seluruh proses produksi makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Kami berharap, Gapembi dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta penataan administrasi SPPG, khususnya terkait pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan," kata Rahmat dalam keterangan yang diterima redaksi.
Mengapa Standar Kesehatan Dapur SPPG Jadi Sorotan?
Gubernur menyoroti bahwa kualitas gizi dan higienitas makanan yang disalurkan ke anak sekolah tidak boleh ditawar. Ia meminta Gapembi bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur untuk menyelesaikan persoalan teknis di lapangan.
"Semua harus bekerja bersama, untuk mensukseskan program MBG ini, agar bisa terus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Rahmat.
Peran Gapembi: Mitra Strategis Pemprov Lampung
Ketua DPW Gapembi Lampung, Muslih, menjelaskan bahwa organisasinya telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi erat dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengklaim sambutan masyarakat terhadap program MBG sangat positif.
Muslih berharap Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung keberadaan Gapembi sebagai mitra strategis. "Kami berharap Pemprov Lampung terus mendukung keberadaan Gapembi, sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut di Lampung," kata Muslih.
Target: Dapur SPPG Berstandar Nasional
Gubernur Mirza mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan program MBG. Menurutnya, dengan keberadaan Gapembi, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dapur juga bisa meluas.
Pembenahan administrasi dan penerapan SOP secara ketat menjadi kunci agar program makan gratis ini tidak sekadar berjalan, tetapi juga terjamin mutu pangannya. Pemprov Lampung berkomitmen mengawal proses ini hingga ke tingkat dapur SPPG di lapangan.
