BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung tercatat masih menunggak pembayaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) sebesar Rp15,97 miliar hingga September 2025. Utang kepada 13 rumah sakit dan puskesmas itu belum dibayarkan di tengah realisasi belanja hibah dan bantuan sosial yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, tunggakan P2KM per 30 September 2025 masih menyisakan kewajiban Rp15.971.331.000. Program ini digagas untuk menanggung biaya kesehatan dasar dan lanjutan bagi warga kurang mampu yang tidak memiliki jaminan BPJS.
Belanja Hibah Rp10,9 Miliar dan Dana Umrah Mengalir
Alih-alih melunasi utang layanan kesehatan, pemerintah kota justru merealisasikan belanja hibah untuk instansi vertikal sebesar Rp10,92 miliar hingga 31 Oktober 2025. Anggaran itu digunakan untuk bantuan tali asih jemaah haji, rehabilitasi gedung, dan bantuan operasional kegiatan.
Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat juga mencapai Rp15,13 miliar. Realisasi ini dipakai untuk pembangunan dan renovasi gedung instansi vertikal serta organisasi kemasyarakatan.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi sarana dan prasarana milik daerah. Banyak puskesmas, sekolah, dan gedung perkantoran yang dilaporkan masih dalam kondisi kurang baik.
Rp106 Miliar untuk Umrah, Honor Guru Ngaji, dan Operasional RT/RW
Angka yang lebih mencolok muncul dari realisasi belanja uang atau jasa kepada pihak ketiga. Hingga akhir Oktober, pos ini mencapai Rp201,67 miliar atau 63,20 persen dari total pagu Rp319,10 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp106,12 miliar dialokasikan untuk pembiayaan umrah masyarakat, honorarium guru ngaji, operasional kader PKK, serta honorarium ketua RT, LK, dan RW.
Padahal, dalam ketentuan disebutkan bantuan kepada masyarakat seharusnya diprioritaskan sebagai jaring pengaman sosial, menjaga daya beli, dan memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak.
Utang Kesehatan vs Belanja Non-Urgen: Kontras yang Mengkhawatirkan
Fakta ini menunjukkan keuangan daerah belum sehat. Di satu sisi, rumah sakit dan puskesmas menunggu pembayaran klaim P2KM yang sudah berjalan. Di sisi lain, anggaran mengalir deras ke kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai langkah penyelesaian tunggakan P2KM. Para fasilitas kesehatan yang menjadi mitra program masih menanti kepastian pembayaran.
