BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai angka Rp15,2 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp10,76 triliun, atau setara dengan 141,22 persen dari target.
Capaian ini disampaikan Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, saat menjadi pembina Apel Mingguan di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).
PMA dan PMDN Sumbang Rp15,2 Triliun
Dari total realisasi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp2,45 triliun, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan angka Rp12,74 triliun. Selain menyerap ribuan tenaga kerja lokal, proyek-proyek ini juga mempekerjakan 30 tenaga kerja asing.
Gubernur Lampung menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh sektor dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
Infrastruktur dan Digitalisasi Jadi Kunci
Peningkatan infrastruktur fisik, kualitas tenaga kerja, serta simplifikasi kebijakan dan regulasi disebut sebagai faktor utama di balik lonjakan investasi ini. Pemerintah Provinsi Lampung juga menggencarkan promosi investasi dan koordinasi intensif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama melalui peningkatan infrastruktur fisik, peningkatan kualitas tenaga kerja, simplifikasi kebijakan dan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.
Target 2026 Naik 7,1 Persen
Untuk tahun 2026, Pemprov Lampung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp16,28 triliun, meningkat 7,1 persen dibanding target tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai perlu diperkuat.
Salah satu langkah strategis yang terus dijalankan adalah reformasi birokrasi melalui sistem perizinan berbasis digital. Seluruh perizinan berusaha kini telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terus disempurnakan, termasuk melalui implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan mempermudah proses perizinan guna menciptakan iklim investasi yang baik serta menjadikan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia,” lanjut Gubernur.
Menuju Pusat Investasi Berkelanjutan
Melalui sistem OSS-RBA, proses perizinan usaha menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Hal ini diyakini mampu mempercepat realisasi investasi dari tahap perencanaan hingga implementasi proyek di lapangan.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen pembangunan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan Lampung sebagai pusat investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
