BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung resmi mengarahkan seluruh ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemerataan ekonomi desa. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar tempat pengolahan makanan.
"Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok," ujar Mirza dalam sambutannya di acara Pelantikan Pengurus Gapenbi Provinsi Lampung Periode 2025–2030, Selasa (19/5/2026).
Rantai Pasok Terintegrasi: Dari Koperasi Desa ke Dapur MBG
Mirza menjelaskan bahwa Lampung memiliki tantangan struktural di sektor pertanian, terutama fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong yang kerap merugikan petani. Dengan adanya MBG, ia berharap uang negara bisa mengalir langsung ke desa melalui pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan koperasi.
"Program MBG diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Uang negara mengalir langsung ke desa melalui dapur-dapur MBG, sehingga menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat masyarakat," kata dia.
Saat ini, lebih dari seribu dapur MBG telah terbentuk di Lampung. Ribuan tenaga kerja lokal sudah terserap, dan peluang usaha baru mulai bermunculan di sekitar dapur. Pemerintah provinsi kini mendorong pembentukan ekosistem rantai pasok yang menghubungkan dapur MBG, koperasi desa, petani, peternak, hingga UMKM agar manfaatnya tidak terpusat di kota.
Bukan Sekadar Bantuan Pangan, tapi Investasi SDM
Gubernur menekankan bahwa MBG bukanlah program bantuan pangan biasa. Ia menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, negara maju selalu dimulai dari anak-anak yang cerdas dan sehat.
"Kualitas pendidikan harus dibarengi dengan pemenuhan nutrisi yang baik," tegas Mirza.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN RI, Tengku Syahdana, mengapresiasi langkah Pemprov Lampung. Ia menilai program ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa karena setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat.
"Setiap dapur mengelola anggaran yang langsung berputar di masyarakat melalui pembelian bahan pangan, pelibatan UMKM, petani, dan koperasi desa," ujar Tengku.
Gotong Royong Nasional Tanpa APBN
Ketua Umum Gapenbi Alven Sony menambahkan bahwa para mitra MBG telah berkontribusi besar melalui investasi pembangunan dapur secara mandiri tanpa menggunakan dana APBN. Menurutnya, program ini merupakan bentuk gotong royong nasional untuk mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas.
Pelantikan pengurus Gapenbi Lampung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tujuannya: memastikan MBG benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus pembangunan sumber daya manusia di Lampung. (**)
