BANDAR LAMPUNG — Langkah awal persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung mulai berjalan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menginisiasi pertemuan dengan sejumlah konstituen Dewan Pers untuk menyamakan visi dan memperkuat koordinasi.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Ketua PWI Lampung itu dihadiri perwakilan dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Baru Tujuh Organisasi, Empat Lainnya Diharapkan Segera Bergabung
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusuma, menjelaskan bahwa dari total 11 konstituen Dewan Pers yang diundang, baru tujuh yang hadir pada pertemuan awal ini. Pihaknya tetap optimistis organisasi lain seperti AJI, ATVSI, PRSSNI, dan ATVLI bisa bergabung dalam pembahasan lanjutan.
"Kami berharap organisasi lain dapat bergabung dalam pembahasan lanjutan agar seluruh proses persiapan berjalan maksimal," ujar Wirahadikusuma dalam pertemuan tersebut.
Target Besar: Kehadiran Presiden Prabowo hingga Dampak Daerah
Wirahadikusuma menambahkan, PWI Lampung akan terus berkoordinasi dengan PWI Pusat dan Dewan Pers. Targetnya, HPN 2027 tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga membawa dampak positif bagi Lampung.
Ia berharap rangkaian kegiatan nasional itu nantinya dapat dihadiri sejumlah menteri hingga Presiden Prabowo Subianto untuk menutup acara. "Semua pihak tentu merindukan suasana kebersamaan insan pers dalam momentum HPN," kata Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menambahkan.
Sinergi dengan Pemprov dan DPRD Lampung Segera Digelar
Dalam waktu dekat, PWI bersama organisasi konstituen lainnya akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung. Langkah ini penting agar agenda HPN 2027 selaras dengan program pembangunan daerah di seluruh kabupaten/kota.
Ahmad Novriwan menilai inisiatif PWI Lampung sangat strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga pers di daerah. Menurutnya, koordinasi sejak dini menjadi langkah penting sambil menunggu petunjuk teknis dari organisasi pusat di Jakarta.
