BANDARLAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyebut perputaran uang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya mencapai Rp 1 triliun per bulan. Ia mendorong agar perputaran ekonomi itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya petani dan pelaku UMKM.
Anggaran Rp 1 Triliun Per Bulan, Peluang bagi Petani dan UMKM
Menurut Ahmad Giri, angka fantastis itu muncul dari aktivitas penyaluran MBG terhadap anak-anak sekolah di Lampung. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan juga motor penggerak ekonomi daerah.
“Biasanya kalau ada yang ngobrol positif begini ada yang nyamber. Oh ini peluang bisnis. Nah, pada intinya saya siap komunikasi terus, karena uang banyak itu turun ke Lampung, bagaimana rupiah harus berputar di Lampung juga,” kata Giri di ruang kerjanya, Senin lalu.
Kolaborasi dengan Penyuluh Pertanian untuk Edukasi Petani
Untuk memaksimalkan potensi itu, DPRD Lampung berencana berkolaborasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) tiga asosiasi media konstituen Dewan Pers di Lampung, yakni JMSI, SMSI, dan AMSI. Salah satu langkah konkretnya adalah memberikan edukasi kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar mereka bisa menyampaikan bahwa MBG adalah peluang emas bagi petani.
“Ke depannya, pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan sekber memberikan edukasi ke penyuluh pertanian lapangan (PPL) menyampaikan bahwa MBG merupakan peluang emas bagi para petani,” ujar Giri.
Media Berperan sebagai Kontrol Sosial dan Penggerak Ekonomi
Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan mengatakan, pihaknya siap mendorong agar program MBG benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM. Menurutnya, sekber dan DPRD memiliki komitmen yang sama untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran.
“Jadi, persepsi ini sudah sama, bahwa kami akan mengepus bagaimana pelaku UMKM dan petani pun merasakan manfaat atas hadirnya MBG,” kata pemilik media Lintas Lampung itu.
Ia menambahkan, kehadiran sekber di Lampung juga untuk memberikan kontrol sosial di tengah aktivitas MBG. Dukungan politik dari DPRD dinilai penting agar satu persepsi dalam memaksimalkan program Presiden Prabowo Subianto itu bisa terwujud.
.jpg)
