KALIANDA — Percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lampung Selatan memasuki babak krusial. Dari 206 titik yang telah terbangun di dua kabupaten, 140 unit berada di Lampung Selatan dan 66 unit di Pesawaran. Pemerintah daerah kini berupaya menuntaskan sisa target 190 titik hingga akhir Agustus 2026.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, menegaskan bahwa penyelesaian fisik bangunan bukan tujuan akhir. Fokus berikutnya adalah memastikan koperasi yang telah berdiri mampu beroperasi dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga desa.
"Pembangunan sudah berjalan. Bagaimana dengan yang sudah terbangun ini bisa operasional normal. Ini butuh komitmen dan dukungan kita bersama," ujarnya di Kalianda, Kamis (20/8).
Lahan Desa Jadi Pekerjaan Rumah Utama
Ketersediaan lahan menjadi kendala klasik yang menghambat realisasi pembangunan. Pemetaan terhadap desa dan kelurahan yang belum memiliki aset tanah terus dilakukan, termasuk mengoptimalkan potensi aset pemerintah di masing-masing wilayah.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan, Letkol Kav M. Nuril Ambiyah, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati setempat. Langkah ini diambil agar penyediaan lahan bisa dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor.
"Sejumlah desa masih belum memiliki lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga diperlukan pemetaan dan kolaborasi lintas sektor untuk menemukan lokasi yang memungkinkan," kata Nuril Ambiyah.
Operasional Koperasi Tak Kalah Penting dari Bangunan Fisik
Tri Umaryani menilai Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan terhadap koperasi yang telah terbentuk. Tanpa pendampingan yang serius, bangunan KDKMP dikhawatirkan hanya menjadi aset fisik yang tidak produktif.
"Pembangunan operasional juga menjadi hal penting, tapi tak hanya itu. Kita juga harus bersama-sama untuk memastikan bisa berjalan, berdampak, dan berkelanjutan," ujar dia.
Keberadaan KDKMP diharapkan tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang produktif, bukan sekadar memenuhi target pembangunan fisik dari pemerintah pusat.
Kendala Medan dan Distribusi Logistik Turut Menghambat
Selain persoalan lahan, percepatan pembangunan juga menghadapi tantangan kondisi medan yang sulit di sejumlah titik. Mobilisasi material bangunan, ketersediaan tenaga kerja, hingga distribusi logistik menjadi faktor yang memperlambat pengerjaan di lapangan.
Meski demikian, berbagai kendala tersebut terus diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, unsur kewilayahan, dan pihak terkait lainnya. Pemkab Lampung Selatan optimistis target 190 titik KDKMP dapat tercapai tepat waktu.
Lebih dari sekadar mengejar jumlah, pemerintah daerah berharap KDKMP yang telah dibangun bisa langsung beroperasi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat desa. Keberhasilan program ini, menurut Nuril Ambiyah, tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi dari kesiapan koperasi untuk berjalan dan dirasakan dampaknya oleh warga.
