LAMPUNG — Persoalan data kemiskinan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang tidak akurat. Dalam rapat bersama wartawan, Jumat (28/8/2026), Esti memaparkan sejumlah anomali yang membuat warga miskin kehilangan haknya atas bantuan pemerintah.
Temuan Anomali: Tukang Becak dan Anggota DPR Satu Desil
Esti mengungkapkan, ditemukan kasus seorang tukang becak yang masuk dalam desil 6, sama dengan kategori anggota DPR RI. Selain itu, ada juga warga berstatus single parent dengan rumah kontrakan dan pekerjaan tidak tetap yang justru tercatat di desil 7. "Seorang tukang becak yang desilnya sama dengan anggota DPR RI di desil 6, single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap masuk desil 7 dan banyak temuan lain di lapangan," kata Esti.
Ketidaktepatan ini berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sebab, akses terhadap program tersebut umumnya dibatasi untuk warga pada desil 1 sampai 4. Esti menambahkan, banyak keluhan masuk terkait perubahan desil yang terjadi tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya oleh warga.
Kesenjangan Data dan Kebutuhan Penerima KIP Kuliah
Esti menjelaskan, jika data desil akurat, maka 40 persen warga di desil 1-4 seharusnya otomatis tercover bansos. Namun, ia menyoroti ketimpangan antara data dan kebutuhan riil di lapangan. "Jika jumlah mahasiswa baru 2,1 juta, maka logikanya harus disiapkan KIP-K bagi mahasiswa baru sebesar 40 persen atau setidaknya 800 ribu. Persoalannya, baru disiapkan sekitar 210 ribu, jauh dari kebutuhan yang ada," ungkap legislator PDIP tersebut.
Kondisi ini dinilai menyebabkan hilangnya hak sebagian masyarakat untuk menerima bantuan. Karena itu, Esti mendesak BPS untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. "Ketidaktepatan sasaran Bansos yang membuat hilangnya hak sebagian masyarakat untuk menerima Bansos. Maka BPS perlu melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan data yang valid," tegasnya. Ia pun meminta agar data yang ada tidak dipaksakan digunakan sebelum di
