LAMPUNG TIMUR — Publik mempertanyakan urgensi belanja operasional Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang mencapai Rp19 miliar. Angka itu mengemuka di saat pemerintah pusat dan daerah terus menggaungkan kebijakan efisiensi belanja negara.
Berdasarkan data yang beredar, anggaran tersebut terdiri dari Rp12 miliar untuk perjalanan dinas, Rp5 miliar untuk makan dan minum, Rp1,5 miliar untuk kursus singkat atau pelatihan, serta Rp500 juta untuk pengadaan pakaian dinas. Meski secara regulasi penganggaran belanja operasional DPRD dimungkinkan, publik menilai nominal itu kontras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
PPWI: Uang Rakyat Harus Kembali untuk Rakyat
Ketua DPD PPWI Provinsi Lampung, Husin Muchtar, menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kewajiban konstitusional penyelenggara negara. Ia mendorong agar seluruh pos anggaran diaudit secara terbuka.
"Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai semangat efisiensi hanya menjadi slogan, sementara belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru tetap membengkak," tegas Husin dalam pernyataan yang diterima redaksi, Senin lalu.
Menurutnya, polemik ini bukan sekadar soal angka miliaran rupiah, melainkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui sejauh mana manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Kritik Publik Jangan Dipandang Sebagai Serangan
Senada dengan PPWI, Pimpinan Koran KPK Group menilai sorotan ini harus dijadikan momentum bagi lembaga publik untuk memperkuat pengawasan internal. Ia meminta aparat pengawasan pemerintah melakukan evaluasi objektif jika ditemukan indikasi pemborosan atau ketidaktepatan skala prioritas.
"Kritik publik jangan dipandang sebagai serangan terhadap lembaga negara, tetapi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal uang rakyat. Jika seluruh penggunaannya telah sesuai aturan dan memberikan manfaat yang jelas, tentu tidak ada yang perlu ditutupi," ujarnya.
Belanja Operasional vs Kebutuhan Dasar Warga
Sorotan terhadap anggaran Sekretariat DPRD Lampung Timur tak lepas dari kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Tantangan di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Filsuf Yunani Aristoteles pernah menulis bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kebaikan tertinggi bagi warganya. Prinsip itu, menurut para pengamat, relevan dengan pengelolaan anggaran publik yang semestinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Lampung Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan audit dan transparansi tersebut. PPWI berharap aparat pengawasan internal pemerintah segera bertindak profesional tanpa menunggu gejolak publik semakin meluas.
