BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menilai persoalan ketenagakerjaan tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan menambah lapangan kerja. Perubahan teknologi membuat industri besar semakin banyak memakai otomatisasi, sehingga serapan tenaga kerjanya justru menyusut.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mencontohkan investasi industri senilai Rp15 triliun pada tahun sebelumnya yang secara kasar hanya membuka sekitar 3.000 lapangan pekerjaan. Di sektor tapioka, ada perusahaan yang bisa menang bersaing soal harga dengan hanya mempekerjakan sekitar 25 orang karena teknologinya lebih modern.
Setiap Tahun 130.000 Lulusan SMA/SMK Masuk Pasar Kerja
Lampung menghadapi tekanan bonus demografi yang nyata. Setiap tahun sekitar 130.000 lulusan SMA dan SMK masuk ke pasar pendidikan maupun kerja. Dari jumlah itu, sekitar 30.000 orang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Masalahnya, lapangan kerja untuk lulusan S1 di Lampung diperkirakan hanya sekitar 2.000 posisi per tahun. Sementara peluang kerja bagi lulusan SMA dan SMK sekitar 15.000 orang per tahun.
"Artinya kita surplus terus. Kita fokus industri di sini, ya habis kalian. Jadi kita lagi pivot, diversifikasi bisa dibilang atau pivot juga bisa dibilang," kata Gubernur.
Jepang dan Malaysia Jadi Pasar Kerja Sasaran
Salah satu strategi yang didorong adalah memperluas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja. Gubernur menyebut Jepang dan Malaysia sebagai pasar yang akan digarap, selain peluang dari negara lain lewat skema antarpemerintah.
Untuk Jepang, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pengiriman tenaga kerja hingga sekitar 5.000 orang pada tahun mendatang. Hambatan utama yang diakui Gubernur adalah kemampuan bahasa dan biaya pelatihan yang relatif mahal.
Biaya yang sebelumnya sekitar Rp50 juta diarahkan agar bisa ditekan menjadi sekitar Rp30 juta. Model yang dirintis memanfaatkan pembelajaran bahasa Jepang di tingkat SMA dan SMK, lalu dilanjutkan lewat lembaga pelatihan kerja. Pembiayaannya melibatkan sekolah, lembaga pelatihan, pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra di negara tujuan.
Industri Hilirisasi Diminta Turun ke Desa dan Kecamatan
Selain pasar global, Gubernur meminta pengembangan industri Lampung diarahkan ke hilirisasi komoditas dan industri berskala kecil di tingkat desa. Alasannya, sebagian besar tenaga kerja berada di perdesaan, sementara pengolahan komoditas lokal masih bisa dikembangkan.
"Industrinya dibawa ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten. Industri UMKM," ujarnya.
Pengeringan komoditas, rice milling unit (RMU), pabrik pakan, pengolahan kopi, dan berbagai kegiatan hilirisasi lain dinilai bisa menciptakan lapangan kerja baru di desa. Syaratnya, ketersediaan tenaga dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai kebutuhan industri harus ikut disiapkan.
FKLPID Dijadikan Pusat Data dan Penyaluran Kerja
Di titik inilah FKLPID diharapkan berperan sebagai penghubung. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, dunia industri, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Ketua Apindo Lampung sekaligus inisiator FKLPID, Ary Meizari Alfian, mengatakan forum tersebut akan menjadi pusat data, informasi, dan penyaluran tenaga kerja. Pencari kerja maupun industri punya jalur yang lebih jelas untuk bertemu.
"Forum ini menjadi pusat data, pusat informasi, dan pusat penyaluran juga ke depan. Sehingga siapapun orang yang mau mencari kerja atau orang yang membutuhkan kerja cukup ke desk kita ataupun ke platform kita ke depannya," kata Ary.
FKLPID telah menyusun sejumlah bidang kerja, antara lain riset, pemetaan industri dan data ketenagakerjaan; pelatihan, pengembangan kompetensi dan penempatan kerja; kemitraan strategis dan legal; monitoring dan evaluasi; serta informasi, publikasi dan transformasi.
