LAMPUNG — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, dalam rapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta jajaran Pertamina Patra Niaga pada Selasa (16/7), pihaknya mendapatkan laporan bahwa stok BBM di seluruh depot Indonesia sangat mencukupi.
"Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi," ujar Bambang menirukan paparan Pertamina. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Ratusan kendaraan roda dua dan empat terlihat mengantre di banyak SPBU, terutama wilayah Jawa dan Sumatera.
Penyebab Antrean: Perpindahan Konsumen hingga Penyelewengan Subsidi
Bambang menjelaskan, dari pemaparan Pertamina, setidaknya ada dua faktor utama yang memicu fenomena ini. Pertama, terjadi perpindahan massal konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, seiring harga bahan bakar nonsubsidi yang terus merangkak naik.
Kedua, dan yang lebih krusial, adalah indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Kami mendapat laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan pihak tertentu untuk dijual kembali ke industri atau bidang lainnya," tegas Bambang.
Modus ini membuat kuota subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil, seperti nelayan dan petani, justru dinikmati pelaku industri yang tidak berhak.
DPR Minta Tiga Langkah Konkret, BPH Migas Klaim Sudah OTT
Menanggapi hal ini, Komisi XII meminta Pertamina Patra Niaga mengambil langkah cepat. Bambang menyebutkan tiga instruksi utama: mengoptimalkan jam operasional SPBU, menambah jumlah armada transportasi BBM, dan meningkatkan frekuensi pengiriman ke titik-titik rawan kelangkaan.
"Kami meminta dalam waktu cepat mereka segera mengoptimalkan operasional di dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa menguraikan antrean," ujarnya.
Sementara itu, BPH Migas mengklaim telah melakukan pengawasan ketat. Lembaga regulator hilir migas itu mengaku sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bersama aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM subsidi bukan semata soal ketersediaan stok, melainkan juga lemahnya pengawasan distribusi dan masih maraknya praktik penyelewengan. DPR menekankan, jika tidak segera dibenahi, keresahan masyarakat akan terus berulang.
