BANDARLAMPUNG — Sebanyak 1.158 dapur SPPG yang tersebar di Provinsi Lampung kini tidak lagi beroperasi secara independen. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan setiap dapur telah diikat kerja sama dengan BUMDes di desa masing-masing melalui sebuah nota kesepahaman (MoU).
"Hari ini kami sudah melakukan perjanjian kerjasama atau MOU antara dapur SPPG dengan BUMDes yang ada di masing-masing desa," ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Senin.
BUMDes Jadi Pemasok Utama Bahan Baku Dapur MBG
Melalui integrasi ini, BUMDes mendapat peran strategis sebagai pemasok kebutuhan logistik dapur SPPG. Mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan operasional lainnya akan dibeli langsung dari desa setempat. Dengan begitu, setiap rupiah yang digelontorkan untuk program makan bergizi gratis berputar di tingkat akar rumput.
"Ini semua terbentuk atas adanya masukan dari kepala desa yang ingin dapur SPPG bisa bekerja sama dengan desa, dan berdampak langsung ke desa sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Gubernur.
Target: 2.176 BUMDes Berbadan Hukum Siap Suplai
Data Pemprov Lampung mencatat total 2.435 BUMDes beroperasi di provinsi ini. Dari jumlah tersebut, 2.176 unit atau 89,04 persen di antaranya telah berbadan hukum. Sebanyak 40 BUMDes masuk kategori maju, sementara sisanya masih dalam tahap berkembang, pemula, dan perintis. Pemerintah menargetkan setiap tahun ada 15 BUMDes yang naik kelas menjadi maju.
Adapun jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi mencapai 1.158 unit dari total yang ditetapkan dalam surat keputusan sebanyak 1.326 unit. Artinya, masih ada potensi penambahan dapur yang bisa diintegrasikan ke depan.
Koperasi dan UMKM Juga Bakal Dilibatkan
Gubernur menambahkan, kerja sama tidak hanya berhenti pada BUMDes. Pihaknya mendorong dapur SPPG juga menggandeng koperasi dan UMKM di desa. Tujuannya, dampak ekonomi dari program ini bisa dirasakan lebih luas oleh warga.
"Karena uang yang digunakan di Program Makan Bergizi Gratis ini berasal dari efisiensi yang dilakukan pemerintah dan di dalamnya ada efisiensi yang dilakukan desa-desa. Jadi desa harus bisa merasakan juga dampaknya dengan adanya pembelian produk-produk di desanya," ujar Rahmat.
Pengawasan Ketat Agar MoU Tak Sekadar Seremonial
Pemprov Lampung tidak hanya berhenti pada penandatanganan. Gubernur menegaskan akan ada pengawasan berkelanjutan untuk memastikan kerja sama ini benar-benar berjalan di lapangan. MoU ini merupakan langkah konkret agar program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar gizi anak sekolah, tetapi juga menghidupkan ekonomi desa secara simultan.
