LAMPUNG — DPP PDIP memobilisasi ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota dalam sebuah bimbingan teknis (bimtek) massal. Kegiatan yang digelar di Jakarta ini dirancang untuk menyatukan visi para wakil rakyat di tingkat lokal agar selaras dengan garis perjuangan partai. Bimtek ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah kepengurusan partai berlambang banteng tersebut.
Soliditas Kader dan Penguasaan Ideologi Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa penguasaan ideologi Marhaenisme bukan sekadar formalitas. Menurutnya, ideologi tersebut harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan di parlemen daerah. "Kader legislatif harus paham betul untuk apa mereka duduk di DPRD, yaitu berjuang untuk kaum Marhaen," ujar Djarot di hadapan para peserta.
Ia juga menyoroti pentingnya soliditas internal partai. Di tengah spektrum politik nasional yang kian cair, PDIP dinilai perlu menjaga kekompakan barisan legislatifnya. Bimtek ini, kata Djarot, menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan langkah taktis dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.
Arah Baru Konsolidasi Politik Menjelang Kontestasi Nasional
Pengamat politik menilai langkah PDIP mengumpulkan ribuan kader DPRD ini bukan tanpa tujuan strategis. Konsolidasi masif seperti ini kerap dilakukan partai besar untuk memastikan mesin politiknya bekerja optimal, terutama menjelang agenda-agenda nasional. Dengan membentengi kader dengan ideologi, partai berupaya menciptakan keseragaman gerak dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil.
Bimtek ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja kader di daerah. DPP PDIP disebut akan memonitor secara ketat implementasi hasil bimtek di lapangan. Para kader diingatkan untuk tidak terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek yang bisa menggerus kepercayaan publik.
Marhaenisme sebagai Pembeda di Panggung Politik
Penekanan pada Marhaenisme di tengah bimtek ini menunjukkan upaya PDIP untuk tetap relevan dengan basis massa tradisionalnya. Di era politik identitas dan transaksional, partai berusaha menonjolkan platform perjuangan kelas. "Kami tidak ingin kader lupa diri. Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Tujuan kami adalah kesejahteraan rakyat," tegas Djarot.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mereka mendapatkan materi tidak hanya soal ideologi, tetapi juga teknis penyusunan peraturan daerah (Perda) yang pro-rakyat. DPP PDIP berharap, melalui bimtek ini, setiap produk hukum yang lahir dari DPRD nantinya benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
