BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bergerak memperluas program Gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya konkret menekan angka susut pangan (food loss) dan sampah pangan (food waste) di daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KTPTH) Provinsi Lampung, Elvira Ummihani, menyatakan perluasan ini dimulai dari tahapan paling hulu, yakni pasca panen.
"Kami terus bergerak untuk memperluas Gerakan Selamatkan Pangan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya food lost dan food waste. Dan, ini bisa dimulai dari kita yang ada di daerah," ujar Elvira di Bandarlampung, Sabtu.
Fokus pada Pasca Panen dan Edukasi Konsumen
Elvira menjelaskan, intervensi pertama dilakukan pada rantai pasca panen. Mulai dari proses pemetikan hingga pengemasan, pihaknya memastikan tidak ada komoditas yang terbuang sia-sia atau tidak termanfaatkan. "Kita mulai perluas gerakan ini mulai dari pasca panen, yakni dari pemetikan sampai pengemasan komoditas jangan sampai ada yang terbuang, dan tidak termanfaatkan hingga terbuang percuma," katanya.
Di sisi konsumen, Pemprov Lampung menggencarkan kampanye menghabiskan makanan. Edukasi ini menyasar sekolah-sekolah sebagai upaya membentuk kebiasaan sejak dini. "Edukasi kepada masyarakat terutama di sekolah-sekolah melalui kampanye menghabiskan makanan yang ada di piring pun dilakukan dalam rangka Gerakan Selamatkan Pangan," ucap dia.
Data Nasional: 137,6 Ton Pangan Terselamatkan di 2025
Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dijalankan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lampung menjadi salah satu dari 14 provinsi lokasi penerapan, bersama Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua. Secara nasional, capaian Gerakan Selamatkan Pangan sepanjang 2025 cukup signifikan.
- Pangan terselamatkan: 137,6 ton
- Pangan tersalurkan: 126 ton
- Penerima manfaat: 368.691 orang
Apa yang Mendorong Percepatan Program Ini?
Percepatan ini tidak lepas dari komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Negara-negara di dunia berkomitmen mengurangi 50 persen food waste per kapita di tingkat ritel dan konsumen, serta menekan food loss di tahap produksi hingga distribusi pada 2030. Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Elvira menegaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. "Dengan memastikan tidak ada bahan pangan yang terbuang dari proses produksi sampai konsumsi," pungkasnya.
