LAMPUNG — Proyeksi jebolnya kuota ini bukan tanpa sebab. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan angka prognosa tersebut dihitung dari rata-rata penyaluran harian di setiap kabupaten dan kota sepanjang Januari—Juli. Artinya, konsumsi gas melon di masyarakat sudah berjalan lebih cepat dari asumsi pemerintah sejak awal tahun.
Pemicu Konsumsi dan Langkah Pertamina
Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menyebut dua pendorong utama melonjaknya konsumsi: pertumbuhan penduduk nasional dan ekspansi ekonomi. Faktor musiman juga ikut berperan, terutama kebutuhan menjaga stok menjelang Natal dan Tahun Baru 2027.
Menghadapi tekanan ini, Pertamina tidak hanya mengandalkan stok. Perusahaan memilih memperketat distribusi dengan memastikan setiap tabung bersubsidi hanya sampai ke tangan konsumen yang berhak. Hingga kini, tercatat 79,7 juta NIK sudah masuk dalam sistem subsidi tepat.
Data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil, serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi filter utama agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Alokasi Anggaran Subsidi Energi 2027
Persoalan kuota ini beririsan langsung dengan postur fiskal tahun depan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 272,9 triliun dalam Rancangan APBN 2027. Nilai ini naik 20,06% atau sekitar Rp 45,6 triliun dibandingkan proyeksi APBN 2026.
Subsidi energi tersebut mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar, Minyak Tanah, LPG 3 kg, serta listrik. Khusus untuk LPG tabung 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8.945,0 juta kilogram dengan pagu anggaran Rp 142,8 triliun—melonjak 22,2% dari outlook 2026 yang berada di angka Rp 116,85 triliun.
Asumsi makro yang dipakai dalam penghitungan subsidi ini mengacu pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ICP. Sementara untuk BBM Solar, subsidi tetap ditetapkan Rp 1.000 per liter dengan volume 19,5 juta kiloliter, dan minyak tanah 539 ribu kiloliter.
Dengan disparitas antara kuota dan realisasi yang terus melebar, efektivitas sistem NIK menjadi penentu utama. Keberhasilan Pertamina mengendalikan penyaluran lewat data tunggal akan menentukan apakah pemerintah bisa menahan beban subsidi tanpa mengganggu pasokan gas melon di pasar.
