Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah menyiapkan Program Satu Desa Satu Sarjana yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dengan memastikan setiap desa memiliki putra daerah berpendidikan tinggi. Program ini diharapkan menjadi fondasi pembangunan jangka panjang yang melibatkan generasi muda dalam memajukan kampung halamannya.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan Program Satu Desa Satu Sarjana mulai dikembangkan pada 2027. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut program ini menjadi prioritas untuk memperkuat kapasitas SDM hingga ke pelosok desa.
Melalui skema ini, setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu sarjana yang merupakan warga asli setempat. Mereka akan menempuh pendidikan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Penerima Program Wajib Kembali Membangun Desa
Gubernur menegaskan para penerima beasiswa tidak hanya dituntut menyelesaikan studi, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk mengabdi di daerah asalnya. "Mereka akan mendapatkan pendidikan dengan dukungan pemerintah dan setelah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali memberikan kontribusi untuk membangun desanya," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Senin.
Kebijakan ini dinilai strategis untuk menekan kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Dengan adanya sarjana lokal, proses perencanaan dan eksekusi pembangunan di desa diharapkan lebih partisipatif dan tepat sasaran.
Fokus pada Pendidikan Vokasi dan Pertanian Modern
Pemprov Lampung tidak hanya mengejar kuantitas lulusan, tetapi juga kualitas yang selaras dengan kebutuhan industri daerah. Gubernur menyebut Lampung membutuhkan generasi muda yang menguasai teknologi, mesin, industri, hingga pertanian modern.
"Karena itu pendidikan vokasi dan pendidikan berbasis keterampilan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan SDM Lampung," kata dia. Langkah ini diambil agar lulusan program tersebut langsung siap kerja dan mampu berinovasi di sektor-sektor produktif.
Kolaborasi Empat Pilar Pembangunan Daerah
Keberhasilan program ini tidak bisa berjalan sendiri. Gubernur menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, sementara akademisi menyuplai riset dan inovasi.
Dunia usaha diharapkan membuka lapangan kerja dan investasi, dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. "Kalau empat kekuatan ini disatukan, kami yakin dampaknya akan jauh lebih besar. Inilah kolaborasi yang ingin kami bangun di Provinsi Lampung," tegasnya.
Pemprov Lampung menyatakan keterbukaan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memajukan sektor pendidikan. "Kami siap berkolaborasi, siap bekerja sama, dan siap bersama-sama mempersiapkan generasi muda Lampung untuk menyongsong masa depan Indonesia," ucap Rahmat Mirzani.
