LAMPUNG — Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) BNPP, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, memimpin langsung pemutakhiran data di tiga kecamatan delineasi: Badau, Putussibau Utara, dan Putussibau Selatan. Kegiatan berlangsung sejak 18 Mei 2026.
“Melalui IPKP, kita dapat melihat capaian sekaligus celah yang masih perlu diperkuat,” ujar Brigjen TNI Topri dalam pernyataan resmi di Jakarta, Senin (25/5).
Jalur Tikus dan Ancaman Barang Ilegal
Dari sisi pertahanan, kawasan PPKP Nangabadau masih bergulat dengan pengawasan jalur tidak resmi (JTR) menuju Malaysia. Kondisi geografis yang berbatasan langsung membuat warga kerap memenuhi kebutuhan harian dari negara tetangga.
Brigjen TNI Topri menekankan, jalur tersebut rawan dimanfaatkan untuk peredaran barang ilegal, termasuk narkotika. “Perlu penguatan kerja sama antara Satgas Pamtas dengan BNN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk pengawasan dan penindakan,” tegasnya.
Potensi Ekonomi Versus Logistik yang Tersendat
Di tengah persoalan keamanan, BNPP melihat potensi ekonomi lokal yang besar. Perkebunan sawit, karet, lada, ikan air tawar, rotan, dan hasil hutan bukan kayu dinilai mampu mendorong kesejahteraan, termasuk melalui ekspor. Dua taman nasional—Danau Sentarum dan Betung Kerihun—juga dinilai strategis sebagai daya ungkit pariwisata berkelanjutan.
Namun, potensi itu terbentur persoalan logistik. Keterbatasan sarana distribusi menyebabkan disparitas harga barang dengan Malaysia. Rencana angkutan penumpang internasional rute Kuching–Putussibau pun belum terealisasi lantaran ruas Badau–Putussibau masih memiliki titik rawan longsor dengan kemiringan curam.
Layanan Dasar: dari Pemindai Rusak hingga Jembatan Rusak
Di pos lintas batas, fungsi karantina kesehatan tetap berjalan meski alat pemindai suhu (thermal scanner) rusak, sehingga petugas melakukan pemeriksaan secara manual. Sementara itu, koordinasi keimigrasian dan kepabeanan dengan Satgas Pamtas diperkuat untuk mencegah pekerja migran ilegal dan penyelundupan.
Infrastruktur dasar juga masih timpang. Sejumlah titik di kawasan perbatasan belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Beberapa jembatan di ruas Badau–Putussibau membutuhkan perbaikan. Layanan kesehatan dan pendidikan—dari SD hingga perguruan tinggi—juga dinilai masih sangat perlu ditingkatkan.
Bedah Rumah dan Target Nasional
Dalam kunjungannya, tim Asdep PKPD meninjau usulan Program Bedah Rumah bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Badau dan Putussibau Selatan. Hasil pengecekan awal menunjukkan sebagian data penerima telah sesuai dan kondisi rumah memang membutuhkan perbaikan.
Brigjen TNI Topri menambahkan, hasil pemutakhiran IPKP di Nangabadau akan berkontribusi terhadap target nasional IPKP pada 22 PPKP sebesar 0,60. “Capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan yang terpadu dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
