BANDAR LAMPUNG — Ribuan petugas gabungan mulai disebar ke 15 kabupaten/kota di Lampung untuk memastikan hewan kurban Iduladha 2026 terbebas dari penyakit dan cacat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung, Lili Mawarti, menyebut pengawasan melibatkan 229 dokter hewan, 377 tenaga teknis peternakan, 413 paramedik veteriner, serta 210 relawan terlatih.
Pengawasan tidak hanya dilakukan di lapak penjualan. Dinas Peternakan memulai pemeriksaan sejak H-14 Iduladha di sentra ternak dan kandang pemasok. Pemeriksaan berlanjut di lapak penjualan pada H-7 hingga H-3, lalu dilanjutkan di masjid dan tempat pemotongan sejak H-3 hingga hari pemotongan.
Setelah penyembelihan, petugas tetap memantau distribusi daging hingga H+3. "Langkah ini merupakan upaya pemerintah menjamin daging kurban yang diterima masyarakat memenuhi prinsip ASUH," kata Lili Mawarti dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Pemprov Lampung menegaskan syarat hewan kurban harus sehat, tidak cacat, tidak kurus, serta cukup umur. Kambing dan domba minimal berusia satu tahun, sedangkan sapi dan kerbau minimal dua tahun—ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Setiap hewan wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau sertifikat veteriner resmi.
Pelaporan pemotongan dilakukan secara real-time melalui sistem iSIKHNAS oleh petugas pendataan di lapangan. Data Dinas Peternakan mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Lampung pada 2025 mencapai 102.282 ekor, meningkat 20,7 persen dibanding 2024 yang tercatat 84.707 ekor.
Pemprov Lampung memastikan stok hewan kurban dalam kondisi surplus. Ketersediaan sapi tercatat 26.852 ekor atau surplus 1.625 ekor dari kebutuhan. Kambing surplus 35.606 ekor, kerbau surplus 402 ekor, dan domba surplus 7.435 ekor.
Lampung juga kembali menerima bantuan kemasyarakatan Presiden RI berupa 16 ekor sapi kurban. Sebanyak 15 ekor dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota, sedangkan satu ekor lainnya diperuntukkan bagi Pemprov Lampung.
Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Balai Veteriner Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta kalangan akademisi dari Universitas Lampung (Unila), Universitas Tulang Bawang, dan Polinela. Organisasi profesi seperti PDHI, ISPI, dan Paravetindo juga turut serta.
Sebelumnya, Pemprov Lampung mengikuti rapat koordinasi nasional melalui konferensi virtual yang digelar Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner pada 12 Mei 2026. Pemprov optimistis kebutuhan hewan kurban tahun ini terpenuhi sekaligus menjaga kualitas daging yang aman dikonsumsi masyarakat.