BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya sertifikasi higiene sanitasi bagi seluruh mitra pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung. Ia menyebut, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011, unit Satuan Pemenuhan Pangan Gizi (SPPG) masuk kategori jasa boga Golongan B yang melayani pemesanan di atas 750 porsi per hari, sehingga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Jihan yang berlatar belakang dokter mengingatkan, iklim tropis Indonesia dengan kelembapan tinggi membuat bakteri dan mikroba makanan cepat berkembang biak pada suhu 6 hingga 70 derajat Celcius. “Bakteri atau mikroba makanan sangat cepat berkembang biak pada rentang suhu biologis tersebut, yang kerap memicu kasus keracunan pangan,” ujarnya dalam talkshow bertajuk “SPPG Profesional Untuk Indonesia Emas 2045” di Hotel Radisson Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026).
Ia mengimbau Gapembi Lampung segera mengoordinasikan anggota untuk menyelesaikan administrasi SLHS. Pengawasan rutin seperti audit gizi, pemeriksaan berkala kandungan bakteri E. coli, dan sertifikasi kompetensi penjamah makanan menjadi rencana tindak lanjut yang wajib dipatuhi.
Wagub menegaskan, anggaran besar yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program MBG merupakan mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak. Ia menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan komitmen moral para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Program MBG disebut sebagai langkah intervensi strategis mengurai triple burden of malnutrition: stunting, obesitas, dan defisiensi zat besi pada anak-anak. Angka stunting nasional berhasil ditekan dari 21 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Melalui program yang telah berjalan lebih dari setahun ini, akselerasi penurunan stunting ditargetkan melaju signifikan di seluruh klaster daerah, termasuk Lampung.
Selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan siswa, program MBG terbukti memberikan efek ekonomi berantai yang masif di Lampung. Hingga kini, program tersebut menyasar sekitar 2,7 juta penerima manfaat lokal dengan mengoptimalkan ekosistem ekonomi kerakyatan melalui pelibatan petani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengusaha jasa boga lokal.
Pemprov Lampung berharap Gapembi Lampung yang baru dilantik dapat menjadi garda terdepan membangun ekosistem penyediaan pangan yang sehat, aman, halal, dan akuntabel demi visi Indonesia Emas 2045.