BANDAR LAMPUNG — Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang kini memiliki jalur resmi untuk magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung. Kesempatan itu lahir dari nota kesepahaman yang diteken kedua institusi pada Rabu (13/5/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UTB, Ahadi Fajrin Prasetya, S.H., M.H., C.L.A., bersama Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, S.H. Kerja sama ini tidak hanya mencakup program magang, tetapi juga pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, riset, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi.
Salah satu poin utama dari kerja sama ini adalah membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan pemilu dan pilkada. Dekan Fakultas Hukum UTB, Ahadi Fajrin Prasetya, mengatakan kolaborasi ini bisa memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami sistem pengawasan pemilu secara langsung.
"Sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang peduli terhadap demokrasi dan penegakan hukum," kata Ahadi dalam pernyataan yang diterima redaksi.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari publik.
"Terhadap pentingnya pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang berkualitas," tandas Apriliwanda.
Kerja sama ini dijembatani oleh Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H., yang berperan dalam membangun komunikasi antara kedua institusi hingga tercapainya kesepakatan bersama.
Dalam pelaksanaannya, nota kesepahaman tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas SDM. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, sehingga diharapkan mampu menciptakan proses demokrasi yang lebih transparan, jujur, dan berintegritas.
Langkah ini menjadi strategis mengingat Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah dengan dinamika politik yang tinggi setiap kali pemilu dan pilkada digelar. Keterlibatan mahasiswa hukum dalam pengawasan diharapkan bisa menjadi kader pengawas pemilu masa depan.