LAMPUNG TIMUR — Raut kekecewaan tak bisa disembunyikan oleh delapan organisasi pers yang tergabung dalam wadah bersama insan pers Lampung Timur. Mereka telah mempersiapkan kegiatan sosial berupa donor darah dan santunan anak yatim jauh-jauh hari, namun saat pelaksanaan, sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur justru berhalangan hadir karena bentrok dengan agenda lain.
Kegiatan yang digelar pada 26–27 Agustus 2026 itu diinisiasi oleh SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT. Awalnya, acara direncanakan berlangsung pada 15–16 Agustus 2026, namun diubah karena bertepatan dengan sejumlah agenda lain yang cukup padat.
Bentrok dengan Agenda Pembahasan RTRW di DPRD
Juru bicara delapan organisasi pers yang juga Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Lampung Timur, A. Zohiri, mengungkapkan bahwa perubahan jadwal justru berujung pada bentroknya waktu pelaksanaan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Rumah Dinas Bupati.
"Kami sebenarnya cukup kecewa, karena kegiatan ini sudah kami sampaikan dan persiapkan jauh-jauh hari. Kami berharap pemerintah daerah dapat hadir dan memberikan dukungan secara langsung. Namun, pada saat pelaksanaan ternyata ada agenda pemerintah lainnya," ujar Azohirri dalam sambutannya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Lampung Timur saat itu tengah mengikuti agenda pembahasan dan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di gedung DPRD. Sementara sejumlah pejabat eselon III dan IV juga disebut memiliki agenda lain di Bandar Lampung.
Insan Pers Bukan Lawan Pemerintah
Meski kecewa, Azohirri menegaskan bahwa kegiatan ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, delapan organisasi pers justru ingin memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
"Delapan organisasi ini bukan dibentuk untuk menjadi musuh pemerintah. Justru kami ingin menjadi mitra, memberikan pemikiran, karya tulis dan kontribusi yang positif untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur," tegasnya.
Menurut Azohirri, perkembangan teknologi digital membuat peran media semakin besar. Informasi kini tersebar cepat melalui berbagai platform seperti Facebook, YouTube, TikTok, hingga media sosial lainnya. Karena itu, insan pers perlu ikut menjaga iklim informasi yang sehat, berimbang, konstruktif, dan bertanggung jawab.
Wartawan Harus Punya Jiwa Sosial
Azohirri mengatakan, tujuan kegiatan ini sederhana. Wartawan tidak hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita, tetapi juga harus memiliki jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Tujuan kami sangat sederhana. Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis dan menyajikan berita. Wartawan juga harus mempunyai jiwa sosial sehingga keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.
Donor darah dan santunan anak yatim dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi bukti bahwa insan pers memiliki peran lebih dari sekadar menyampaikan informasi.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Azohirri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara, termasuk unsur pemerintah, TNI, Polri, kejaksaan, kecamatan, dan berbagai pihak lainnya. Ia menyebut kegiatan ini tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah.
Beberapa dukungan yang masuk antara lain dari Dinas Pendidikan sekitar Rp1,5 juta, Sekretariat DPRD (Sekwan) sebesar Rp500 ribu, Kejaksaan Lampung Timur Rp2,5 juta, serta Koperasi Berkah Batu Timur sebesar Rp6 juta. Kabag Umum juga memfasilitasi kegiatan serta dukungan dari rekan-rekan jurnalis.
"Acara ini terlaksana karena kebersamaan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk kawan-kawan jurnalis yang ikut bergotong royong sehingga kegiatan ini bisa terlaksana," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Azohirri mengajak seluruh organisasi pers di Lampung Timur untuk terus menjaga kekompakan sekaligus membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan insan pers, terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat agar informasi dapat tersampaikan secara terbuka.
