LAMPUNG — Perum Perumnas tengah berjalan di atas tali. Di satu sisi, badan usaha milik negara ini harus memenuhi kewajiban finansialnya kepada pemegang surat utang. Di sisi lain, perusahaan mengemban tugas strategis nasional: menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam program tiga juta rumah.
Catatan gagal bayar kupon senilai Rp13,5 miliar pada pengujung 2025 menjadi sinyal merah yang tidak bisa diabaikan. Ironisnya, kegagalan itu terjadi di tengah rekam jejak Perumnas yang panjang dalam membangun perumahan rakyat sejak puluhan tahun silam.
Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Rp913,9 Triliun Jadi Peluang
Perumnas merespons tekanan itu dengan terobosan. Pada 7 Agustus 2026, perusahaan melakukan peletakan batu pertama proyek Apartemen Sederhana Milik (Anami) Semesta Alonia di Kemayoran. Lokasi proyek ini dinilai strategis karena menyasar pekerja formal maupun informal di ibu kota.
Analis pasar modal dan perbankan, Moh. Fendi Susiyanto, menilai proyek Kemayoran membuka ruang kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga pengelola dana sosial tenaga kerja itu tercatat mengelola dana mencapai Rp913,9 triliun per 30 Juni 2026. Alokasi sebagian kecil dana tersebut untuk investasi hunian terjangkau bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan.
Potensi lain yang menggiurkan adalah pemanfaatan lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di sekitar Kemayoran yang selama ini kosong dan terlantar. Lahan itu berpotensi menampung ribuan keluarga yang kesulitan mengakses hunian layak di perkotaan.
Skema TOD di Klender, Nilai Proyek Rp5 Triliun
Keputusan Perumnas menggandeng PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) untuk revitalisasi Perumnas Klender juga menjadi perhatian. Kawasan Klender sejak dekade 1980-an telah tumbuh menjadi simpul ekonomi penting di Jakarta Timur. Infrastruktur transportasi publiknya lengkap: jaringan kereta komuter, akses tol, koridor TransJakarta, hingga Terminal Pulo Gebang.
Kondisi itu menjadikan Klender lokasi ideal untuk pengembangan kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development/TOD). Perumnas menargetkan pembangunan 10.000 unit hunian terjangkau di kawasan ini. Dengan estimasi harga rata-rata Rp500 juta per unit, proyek ini berpotensi memicu dampak ekonomi berantai senilai kurang lebih Rp5 triliun.
Kemitraan dengan swasta ini membuktikan bahwa kolaborasi yang transparan bisa memangkas jalur birokrasi yang selama ini lamban. Namun, publik masih menunggu eksekusi di lapangan setelah serangkaian kegagalan finansial yang membayangi.
Tekanan Likuiditas vs Mandat Nasional
Persoalan likuiditas yang dihadapi Perumnas bukan sekadar masalah korporasi. Ini menyangkut hak dasar warga negara atas hunian layak. Masih banyak MBR yang belum memiliki akses terhadap rumah di negeri sendiri.
Fendi menegaskan tulisannya merupakan imbauan kritis bagi pemangku kebijakan di pemerintahan dan Kementerian BUMN. Ia mendorong regulasi yang lebih taktis, integratif, dan akuntabel untuk merealisasikan komitmen politik pemerintah menghadirkan tiga juta rumah.
Keberhasilan proyek Kemayoran dan Klender akan menjadi tolok ukur apakah Perumnas mampu bangkit dari keterpurukan finansial. Jika berhasil, perusahaan ini bisa kembali menjadi tulang punggung penyediaan rumah rakyat. Jika gagal, skeptisisme publik yang sudah besar akan semakin sulit dibendung.
