LAMPUNG — Penghormatan itu disampaikan Sultan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyebut satu per satu julukan para presiden terdahulu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam membangun bangsa.
"Setiap presiden adalah negarawan dengan capaian nyata di masanya," ujar Sultan di hadapan para anggota MPR, DPR, dan DPD dalam forum tersebut.
Julukan Presiden dari Masa ke Masa
Dalam pidatonya, Sultan merinci julukan yang melekat pada masing-masing presiden. Presiden pertama RI, Ir Soekarno, disebut sebagai proklamator dan orator ulung yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendapat pengakuan atas pembangunan infrastruktur yang masif selama dua periode kepemimpinannya.
Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang kerap mempertanyakan warisan kepemimpinan para mantan presiden. Sultan menegaskan bahwa setiap pemimpin bekerja sesuai dengan tantangan dan konteks sejarahnya masing-masing.
Makna di Balik Pernyataan Sultan
Pidato Sultan tidak hanya sekadar seremonial tahunan. Di tengah ruang publik yang kerap membanding-bandingkan kinerja antar presiden, pernyataan Ketua DPD RI ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa merupakan akumulasi dari kerja lintas generasi.
Pernyataan tersebut juga dibacakan di hadapan Presiden Jokowi yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sultan menegaskan bahwa penghormatan terhadap para pendahulu adalah fondasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Respons dan Konteks Politik Terkini
Sidang Tahunan MPR kali ini menjadi istimewa karena merupakan salah satu agenda kenegaraan terakhir di masa pemerintahan Jokowi. Pernyataan Sultan dinilai sebagai upaya merajut kembali narasi kebangsaan di tengah tahun politik yang masih menyisakan dinamika pasca-pemilihan umum.
Pidato tersebut mendapat sambutan dari para peserta sidang. Beberapa anggota dewan menilai bahwa pernyataan Sultan relevan untuk meredam polarisasi yang sempat menguat selama kontestasi politik berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak istana terkait pernyataan Ketua DPD RI tersebut. Namun, pidato ini dipastikan akan menjadi bahan perbincangan di kalangan pengamat politik, terutama yang menyoroti hubungan antara lembaga negara dan para mantan kepala negara.
