BANDARLAMPUNG — Lampung mencatatkan posisi yang timpang sebagai lumbung ternak nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan konsumsi protein hewani masyarakat Lampung di peringkat kelima terendah secara nasional, jauh di bawah daerah-daerah tetangga di Sumatera yang kemampuan ekonominya justru lebih rendah.
Rata-rata pengeluaran warga Lampung untuk membeli daging, telur, dan susu hanya Rp65.184 per kapita per bulan. Angka itu terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh, berbanding jauh dengan Kepulauan Riau yang mencapai Rp125.002 per kapita per bulan.
Stok Melimpah, Konsumsi Rumah Tangga Jeblok
Kepala Disnakkeswan Lampung, Lili Mawarti, menyebut ketersediaan komoditas di daerahnya sebenarnya sangat aman. Berdasarkan Prognosis Supply-Demand Tahun 2026, produksi telur ayam ras melampaui kebutuhan hingga 46.863,7 ton dengan ketahanan stok 138 hari.
Komoditas lain juga mengalami hal serupa. Daging ayam ras surplus 22.996,1 ton dengan cadangan 68 hari, sementara daging sapi dan kerbau surplus 1.213,8 ton dengan ketahanan 14 hari.
“Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat,” ujar Lili di Bandar Lampung.
Bukan Soal Miskin atau Kaya, tapi Kebiasaan Makan
Menariknya, faktor pendapatan bukan penentu utama rendahnya konsumsi. Aceh dan Bengkulu yang PDRB per kapitanya di bawah Lampung tercatat memiliki tingkat konsumsi protein hewani lebih tinggi.
“Preferensi, kesadaran gizi, dan pola alokasi pengeluaran keluarga memegang peran yang sangat krusial,” imbuh dia.
Artinya, persoalan ini lebih dekat dengan kebiasaan makan rumah tangga dan literasi gizi ketimbang daya beli semata. Masyarakat Lampung masih menempatkan protein hewani sebagai pengeluaran sekunder yang mudah dikorbankan.
Dua Jurus Pemprov: Perbanyak Pasokan dan Genjot Permintaan
Menghadapi persoalan ini, Disnakkeswan Lampung merancang intervensi dari dua arah sekaligus.
Dari sisi pasokan, pemerintah menyalurkan bantuan ternak produktif berupa unggas dan kambing perah ke desa-desa. Langkah ini ditujukan agar rumah tangga bisa memproduksi telur, daging, dan susu secara mandiri tanpa tergantung pasar.
Sementara dari sisi permintaan, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah konkret:
- Memperluas akses permodalan kemitraan usaha lewat fasilitasi perbankan dan bimbingan teknis pengolahan produk ternak bernilai tambah.
- Menggencarkan edukasi gizi massal, termasuk kampanye konsumsi pangan asal ternak dan Gerakan Konsumsi Telur 2 Butir per Hari.
- Mengintegrasikan penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Menstabilkan harga pangan hewani dengan pasar murah berkala dan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).
“Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” pungkas Lili.
