LAMPUNG TIMUR — Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung memasuki babak baru dengan dikerahkan armada udara. Dua helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah tiba di Bandara Radin Inten II pada Selasa (25/8) untuk memperkuat operasi pemadaman dari udara.
Helikopter AS350B3e registrasi PK-DAP dan Sikorsky UH-60A registrasi N360UH langsung diarahkan ke titik-titik api yang terdeteksi. Prioritas penanganan difokuskan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, yang selama beberapa hari terakhir menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung kesiapan fasilitas OMC di Bandara Radin Inten II, Rabu (26/8). Dalam peninjauan itu, ia memastikan setiap titik api yang muncul langsung direspons tanpa menunggu api membesar.
"Seperti tadi pagi, begitu ada titik api yang terdeteksi, langsung kita respons. Helikopter bergerak ke lokasi dan dilakukan water bombing. Ini yang kita inginkan, supaya setiap titik api bisa segera ditangani sebelum berkembang," ujar Gubernur Mirza.
Salah satu water bombing sempat dilakukan di Resort Rantau Jaya, kawasan TNWK, setelah satelit mendeteksi munculnya titik api di lokasi tersebut pada Rabu pagi.
Selain pemadaman dari udara, pemerintah juga mengandalkan teknologi modifikasi cuaca untuk membantu proses pembasahan lahan. OMC dijadwalkan berlangsung di Lampung pada 26–30 Agustus 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto menjelaskan, pelaksanaan OMC merupakan tindak lanjut dari permohonan Gubernur Lampung kepada BNPB melalui Surat Nomor 300.2.1/2507/VI.08/2026 yang dikirim pada 24 Juli 2026.
"BNPB melalui pihak ketiga dan didukung kementerian/lembaga terkait akan melaksanakan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Provinsi Lampung pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026," ujar Rudy.
Secara teknis, OMC dilakukan dengan menyemai awan yang memenuhi kondisi tertentu agar mempercepat terbentuknya hujan. Rudy menambahkan, keberadaan hujan buatan ini diharapkan mampu membasahi lahan gambut dan mengurangi potensi munculnya titik api baru.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa operasi udara tidak berdiri sendiri. Di lapangan, personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan tetap melakukan pemadaman, penyekatan, serta pemantauan di kawasan terdampak.
"Ini kerja bersama. BNPB, BPBD, BMKG, TNI, Polri, relawan, semuanya bergerak. Ada yang memantau dari satelit, ada yang menganalisis kondisi cuaca, ada yang menjalankan OMC, ada yang melakukan water bombing, dan tim di darat juga terus bekerja," kata Gubernur Mirza.
Pola kerja terintegrasi ini dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla dilakukan sejak deteksi awal hingga pemadaman tuntas. "Kita tidak ingin hanya memadamkan api yang sudah besar. Kita ingin setiap titik terdeteksi sedini mungkin, segera direspons, dan kita cegah supaya tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas," tegasnya.
Gubernur berharap sinergi seluruh unsur dapat mempercepat penanganan karhutla di TNWK dan wilayah Lampung lainnya, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.