BANDAR LAMPUNG — Pemprov Lampung tidak ingin pertumbuhan produksi pangan yang telah mencapai 16 persen pada 2025 terhenti oleh musim kemarau panjang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung, Elvira Umihanni, menyebut ekosistem air di provinsi ini belum terbangun optimal. Saat hujan, lahan kekurangan embung penampung sehingga rawan banjir dan gagal panen. Saat kemarau, terutama jika El Nino datang, lahan justru rentan kekeringan.
Program strategis pada tahun anggaran 2026 mencakup pembangunan lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Lampung. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
“Ekosistem air di Provinsi Lampung saat ini belum terbangun secara optimal. Di musim hujan, kita masih kekurangan embung penampung sehingga drainase yang kurang maksimal memicu banjir dan genangan di areal persawahan yang berisiko menyebabkan gagal panen,” ujar Elvira dalam keterangan resmi yang diterima, Senin.
Percepatan ini juga didorong oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi. Melalui kebijakan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bisa langsung mengintervensi rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di sejumlah wilayah.
Di balik target ambisius itu, Elvira menyoroti masalah teknis administratif yang masih menghambat pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI. Daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki latar belakang teknis untuk menyusunnya secara mandiri.
“Kami berharap Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lini lapangan semakin kuat dan proses percepatan pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif,” kata Elvira.
Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian pasca-alih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Menurut Elvira, arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.
“Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan adalah kunci utama agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai,” tutup Elvira.