BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan rice milling unit (RMU) ke sejumlah desa di wilayahnya untuk menekan harga beras yang saat ini masih tinggi di tingkat petani. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut harga gabah kering di petani saat ini berkisar Rp7.800 hingga Rp8.000 per kilogram.
BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya tengah mendorong pengelolaan beras di tingkat desa melalui pembagian rice milling unit (RMU). Langkah ini ditempuh untuk menjaga harga beras tetap stabil dan tidak membebani konsumsi masyarakat.
"Memang setelah dilihat secara langsung harga beras lumayan tinggi, tadi sudah dicek di petani harga sekitar Rp7.800-8.000 per kilogram," ujar Rahmat Mirzani Djausal di Bandarlampung, Jumat.
Mengapa RMU Disalurkan ke Desa?
Menurut Rahmat, keberadaan mesin penggilingan padi di desa akan mencegah mobilisasi gabah keluar dari desa. Dengan begitu, hasil panen petani dapat diolah dan dipasarkan di wilayahnya sendiri.
"Lalu kami juga berupaya agar beras bisa dikelola di desa untuk menjaga harga tidak tinggi dengan membagikan rice milling unit ke desa-desa. Sehingga tidak ada mobilisasi gabah keluar desa," kata dia.
Selain menstabilkan harga, alokasi RMU ini dinilai dapat meningkatkan perputaran ekonomi di lingkup desa. Aktivitas penggilingan, pengemasan, hingga penjualan beras akan melibatkan tenaga kerja lokal.
Bulog dan Perpadi Siap Serap Gabah Petani
Rahmat menambahkan, untuk menjaga harga saat musim panen tiba, Bulog dan Perpadi telah menyatakan kesiapan menyerap gabah petani secara langsung. Hal ini menjadi jaring pengaman agar harga di tingkat petani tidak anjlok.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat usai menghadiri panen padi model Program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM AAS) dan Pupuk Organik Cair (POC) di Desa Rama Nirwana, Lampung Tengah.
Jalan Desa Rusak Bakal Diintervensi
Di kesempatan yang sama, gubernur juga menyoroti infrastruktur pertanian, khususnya jalan desa yang rusak. Meski kewenangan pembangunan jalan berada di tingkat kabupaten, Pemprov Lampung akan mencari mekanisme untuk turut mengintervensi.
"Kemudian infrastruktur pertanian seperti jalan desa akan coba kami bantu untuk carikan mekanisme agar bisa diintervensi supaya bisa dibangun, meski kewenangannya ada di kabupaten," tambahnya.
Rahmat menargetkan intervensi pembangunan jalan desa dapat direalisasikan pada tahun depan. Perbaikan akses jalan dinilai krusial untuk memperlancar mobilitas hasil pertanian dari sawah ke pasar.
"Diusahakan tahun depan kami akan berusaha agar bisa ikut andil dalam pembangunan jalan desa di berbagai kabupaten," ujar dia.
