LAMPUNG — Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pemerintah menilai skema ini menjadi jawaban atas dilema yang kerap dihadapi diaspora kelas dunia: memilih karier global atau mempertahankan ikatan kewarganegaraan dengan Tanah Air.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut kebijakan ini menyasar talenta istimewa di berbagai bidang—ilmuwan, dokter, insinyur, ahli AI, hingga atlet profesional. Rencananya, perubahan undang-undang akan segera diajukan ke DPR untuk mengatur teknis pemberian status ganda secara terbatas.
Seleksi Ketat dan Uji Integritas Jadi Syarat Utama
Pemerintah menegaskan pemberian dwi kewarganegaraan tidak akan longgar. Setiap calon penerima wajib melewati asesmen berlapis, termasuk uji integritas dan pertimbangan aspek keamanan nasional.
"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran Pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," ujar Prabowo di hadapan para anggota dewan.
"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas, bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional," tegasnya.
Dampak Besar bagi Skuad Garuda
Bagi sepak bola nasional, wacana ini menjadi angin segar. Selama ini, proses naturalisasi pemain keturunan kerap terhambat regulasi yang memaksa pemain melepas kewarganegaraan asalnya. Padahal, banyak pemain berdarah Indonesia yang berkarier di liga Eropa dan berpotensi memperkuat Timnas.
Jika RUU Kewarganegaraan Ganda Terbatas disahkan, pemain diaspora tidak lagi dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan paspor negara tempatnya berkarier atau membela Merah Putih. Langkah ini dipandang mampu mempercepat penguatan skuad Garuda menghadapi agenda kompetisi internasional.
Prabowo juga menyoroti fakta bahwa sebagian diaspora terpaksa berpindah kewarganegaraan karena tuntutan profesi, urusan keluarga, atau pengabdian di luar negeri. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya menempatkan talenta terbaik pada posisi yang serba salah.
"Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia," tutur Prabowo.
Rencana ini masih menunggu proses legislasi di DPR. Namun sinyal positif dari pemerintah sudah jelas: pintu bagi talenta diaspora untuk berkontribusi bagi Indonesia, termasuk di lapangan hijau, mulai terbuka lebar.
