LAMPUNG — Anggapan bahwa agama dan politik harus dipisahkan secara tegas masih berkembang di sebagian masyarakat. Agama kerap hanya dipahami sebagai urusan ibadah personal seperti shalat, puasa, dan zakat, sementara politik dilihat semata-mata sebagai perebutan kekuasaan dan kepentingan duniawi. Dari cara pandang ini, muncul kalimat yang sering terdengar: "Kalau berpolitik, jangan membawa-bawa agama."
Jamal, Pengurus KNPI Lampung, menilai cara pandang tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ia mengingatkan bahwa agama, khususnya Islam, memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar ritual ibadah. Agama mengajarkan manusia tentang kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, serta larangan melakukan kezaliman—nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Agama Punya Konsekuensi Sosial, Bukan Hanya Urusan Pribadi
Jika agama hanya dipahami sebagai hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, maka ia akan tampak seperti wilayah yang terpisah dari politik. Padahal, agama juga berbicara tentang bagaimana manusia memperlakukan orang tua, tetangga, orang miskin, hingga orang yang berbeda pandangan. Agama bahkan memberikan perspektif tentang kepemimpinan dan bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan.
"Agama memang memiliki dimensi personal, tetapi nilai-nilainya juga memiliki konsekuensi sosial," ujar Jamal. Dengan cakupan yang begitu luas, sulit untuk mengatakan bahwa agama hanya berurusan dengan ruang privat seseorang.
Politik Menyentuh Kehidupan Sehari-hari Warga
Di sisi lain, politik sejatinya berbicara tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama. Politik menentukan arah kebijakan publik, distribusi sumber daya, serta hak dan kewajiban warga negara. Keputusan politik menyentuh langsung banyak aspek kehidupan rakyat: pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan, hingga perlindungan terhadap kelompok yang lemah.
Ketika pemerintah menentukan anggaran pendidikan, menetapkan kebijakan kesehatan, atau membangun jalan dan jembatan, semua itu merupakan bagian dari keputusan politik. Maka, mengatakan bahwa politik tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga tidak sepenuhnya tepat.
Yang Harus Dipisahkan: Nilai Agama vs Penyalahgunaan Simbol Agama
Lalu, mengapa agama dan politik harus dipertentangkan? Jika agama mengajarkan keadilan dan politik membutuhkan keadilan, keduanya seharusnya bisa berjalan beriringan. Jika agama mengajarkan amanah dan politik membutuhkan pemimpin yang amanah, nilai tersebut justru relevan untuk hadir dalam ruang politik.
Menurut Jamal, yang perlu dipisahkan bukanlah agama dan politik, melainkan antara nilai agama dengan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Dua hal ini berbeda. "Membawa nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemanusiaan ke dalam politik adalah sesuatu yang berbeda dengan menggunakan simbol agama untuk membenarkan ambisi kekuasaan," tegasnya.
Politik Tanpa Etika Berpotensi Menjadi Perebutan Kekuasaan Semata
Salah satu persoalan terbesar dalam politik adalah ketika kekuasaan kehilangan etika. Politik tanpa etika dapat berubah menjadi perebutan kekuasaan yang mengabaikan kepentingan rakyat. Di sinilah nilai-nilai agama justru dibutuhkan sebagai landasan moral bagi para pemimpin dan penyelenggara negara.
Pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana agama hadir secara benar dan proporsional dalam politik menjadi penting untuk terus dibicarakan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Bukan untuk mencampuradukkan urusan ibadah dengan praktik kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa politik dijalankan dengan etika dan tanggung jawab.
