LAMPUNG — Presiden Prabowo mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui jumlah riil BUMN dan turunannya setelah resmi menjabat. "Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita antara 300 sampai 400. Begitu dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, ternyata jumlahnya ada 1.077," ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip Sabtu (11/7/2026).
Menurut Prabowo, keberadaan anak, cucu, hingga cicit perusahaan kerap menjadi celah untuk menyembunyikan uang rakyat. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak sehat dan terus merugi akan ditertibkan secara bertahap.
"Sampai hari ini, kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres. Akhir Juli nanti akan ada 250 lagi. Kemudian 31 Desember 2026, kita akan tutup 800 BUMN yang tidak efisien dan merugi terus," tegas Kepala Negara.
Efisiensi Rp70 Triliun dari Overhead dan Gaji Direksi
Langkah pemangkasan ini membawa dampak signifikan pada penghematan belanja negara. Prabowo menyebut, dari pembenahan struktur dan efisiensi biaya operasional—termasuk gaji direksi—pemerintah berhasil menghemat Rp70 triliun. Angka ini setara dengan dana yang sebelumnya menguap untuk membiayai perusahaan yang terus merugi selama puluhan tahun.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melepas perusahaan-perusahaan strategis nasional. Sebaliknya, sektor industri pertahanan justru akan diperkuat. PT PAL, misalnya, kini disebut mampu memproduksi kapal perang canggih termasuk kapal selam. Sementara PT Pindad baru saja mengamankan kontrak dari Arab Saudi untuk memasok senapan dan senapan mesin bagi seluruh personel tentara negara tersebut.
Danantara: Dana Kedaulatan Rakyat yang Kini Masuk Lima Besar Dunia
Di sisi lain, Presiden juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai super holding BUMN. Menurutnya, sovereign wealth fund ini kini masuk jajaran lima terbesar di dunia. "Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kita sekarang punya dana kedaulatan sendiri. Ini adalah dana kekuatan ekonomi rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
Keberadaan Danantara diharapkan mampu menyatukan kekuatan ekonomi nasional dan memperkuat arah pembangunan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada seberapa konsisten pemerintah menutup perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi beban, bukan aset.
Dengan target penutupan 800 entitas pada akhir 2026, pemerintah optimistis struktur BUMN ke depan akan lebih ramping, efisien, dan benar-benar memberikan nilai tambah bagi negara. Langkah ini sekaligus menjawab kritik publik selama puluhan tahun soal pemborosan di perusahaan pelat merah.
