BANDARLAMPUNG — OJK Lampung tidak hanya bicara soal stabilitas. Tiga agenda besar dicanangkan untuk tahun ini, salah satunya memfasilitasi pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat dengan Bank Jatim. Langkah ini bagian dari upaya memperkuat permodalan dan tata kelola perbankan daerah.
Kebijakan SLIK Baru: Utang di Bawah Rp1 Juta Tak Lagi Jadi Penghalang Kredit
Fokus kedua OJK Lampung adalah memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor prioritas nasional. Otto menjelaskan, per 1 Juli 2026, implementasi kebijakan baru terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan mulai mempermudah masyarakat.
Berdasarkan kebijakan terbaru dari kantor pusat, catatan kewajiban atau utang di bawah Rp1 juta yang masih belum terpenuhi tidak akan ditampilkan dalam cetakan SLIK. Aturan ini diharapkan mempercepat proses pengajuan pembiayaan masyarakat di lembaga jasa keuangan.
"Selain itu, proses pembersihan data setelah nasabah melakukan pelunasan kini diwajibkan selesai dalam waktu maksimal tiga hari. Sebelumnya, pembaruan data SLIK baru tercatat di akhir bulan. Kebijakan ini menjadi upaya nyata kami dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM," kata Otto.
Edukasi Pasar Keuangan: 1.000 Mahasiswa Universitas Malahayati Jadi Target
Sementara itu, fokus ketiga adalah pendalaman pasar keuangan untuk menciptakan sumber pembiayaan ekonomi nasional yang lebih beragam dan efisien. Di Lampung, OJK secara rutin menggelar sosialisasi dan edukasi pasar keuangan terpadu kepada masyarakat, aparatur sipil negara (ASN), hingga akademisi.
"Salah satunya adalah kegiatan edukasi yang baru-baru ini dilaksanakan di Universitas Malahayati yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 mahasiswa," kata Otto.
Stabilitas Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global
Meski dinamika ekonomi global masih diliputi ketidakpastian termasuk dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, OJK memastikan kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap terjaga dengan baik dan stabil.
Otto menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini dirancang agar sektor jasa keuangan tidak hanya sekadar stabil, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung program prioritas pembangunan di Lampung.
"OJK akan terus memperkuat pengawasan yang adaptif, memperluas akses keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk rekan-rekan media sebagai mitra strategis dalam membangun optimisme masyarakat," kata Otto pula.
