BANDAR LAMPUNG — Kunjungan kerja Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan ke Lampung pekan lalu menyoroti satu titik krusial dalam birokrasi pertanahan: loket pelayanan. Di hadapan jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantah se-Provinsi Lampung, ia menyebut bahwa profesionalisme petugas di meja depan adalah cermin utama kinerja institusi.
“Pelayanan ATR/BPN 80% adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” ujar Ossy Dermawan di Kantah Kota Bandar Lampung.
Fungsi Loket: Lebih dari Sekadar Tempat Ambil Nomor Antre
Ossy menekankan bahwa loket bukan sekadar titik administrasi. Ia menyebutnya sebagai garda depan yang harus mampu menjadi sumber informasi, tempat keluh kesah, dan ujung tombak solusi bagi warga. “Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini ia sampaikan di tengah peninjauan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang tengah berjalan di Kantah setempat. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha.
Meninjau Langsung Proses Cetak Sertipikat Elektronik
Dalam kunjungannya, Wamen Ossy menyaksikan langsung aktivitas di loket serta proses pencetakan Sertipikat Elektronik milik warga yang baru saja menyelesaikan layanan roya. Ia juga menyerahkan dua sertipikat BMN, masing-masing milik Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Usai peninjauan, Ossy kembali mengingatkan bahwa kualitas pelayanan harus ditopang oleh integritas dan kompetensi. “Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul curahkan waktu, tenaga, pikiran kita, misal tidak ada lagi pemetaan, pengukuran yang salah, kalau profesional ya harus benar. Lalu juga cepat tapi teliti dan akurat,” ucapnya.
Apa yang Dicari Warga dari Pelayanan Pertanahan?
Pernyataan Wamen ini menjadi pengingat bagi jajaran BPN di daerah bahwa keluhan klasik seperti antrean panjang, informasi tak jelas, hingga kesalahan data ukur harus dihilangkan. Dengan layanan yang cepat dan akurat, kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan diharapkan meningkat.
Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kunjungan kerja ini, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pembinaan nasional untuk memastikan standar pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia berjalan seragam dan prima.
