LAMPUNG — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa swasembada pangan merupakan suatu kehormatan bagi rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Milad Aisyiyah ke-109 di Medan, Sumatera Utara, Minggu (14/6).
Kritik terhadap Sistem Pasar Bebas yang Berlangsung 29 Tahun
Dalam sambutannya, Zulkifli mengkritik sistem pasar bebas yang telah berjalan di Indonesia selama sekitar 29 tahun. Ia menilai sistem tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar.
"Kami dididik sebagai kader persyarikatan yang setia kepada cita-cita dan ideologi. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan teologi Surah Al-Maun tersebut," ujar Zulkifli.
Menurutnya, selama era pasar bebas, penguasaan sumber daya alam, perbankan, hingga sektor-sektor strategis lainnya jatuh ke tangan segelintir pemodal. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan cita-cita kemandirian bangsa.
Dampak Impor dan Penguasaan Asing di Sektor Pangan
Zulkifli mencontohkan, dalam sistem pasar bebas, negara yang memiliki kemampuan ekonomi cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akibatnya, impor beras dan gula menjadi sangat besar.
Bahkan, ia mengungkapkan, pengaturan sektor telur di Indonesia sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dari Malaysia dan Thailand. "Karena itu, kita harus swasembada, kita harus berdaulat, karena itu merupakan suatu kehormatan," ucapnya.
Menurut dia, kondisi tersebut lebih menguntungkan petani dari luar negeri dibandingkan petani dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan swasembada pangan menjadi agenda yang mendesak untuk diwujudkan.
Kembali ke Amanat Pasal 33 UUD 1945
Selain soal pangan, Zulkifli juga menyinggung perlunya mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Pemerintah sepakat hal ini harus dikembalikan sesuai Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia," ucapnya.
Pernyataan itu sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengubah paradigma ekonomi nasional. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan persyarikatan dan pendiri Muhammadiyah melalui teologi Al-Maun dijadikan sebagai landasan perubahan tersebut.
