Reforma Agraria di Lampung Harus Seimbangkan Sertifikasi Tanah dan Pemberdayaan Ekonomi Warga

Penulis: Burhanuddin Yahya  •  Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:16:00 WIB
Marindo Kurniawan menekankan Reforma Agraria di Lampung harus mencakup sertifikasi tanah dan pemberdayaan ekonomi warga.

BANDARLAMPUNG — Marindo Kurniawan menyampaikan hal itu berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat. Ia menyebut dua sisi Reforma Agraria yang mesti berjalan seiring: asset reform berupa legalisasi dan sertifikasi tanah, serta access reform berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Reforma Agraria tidak boleh hanya berfokus pada asset reform, berupa legalisasi dan sertifikasi tanah, tetapi juga harus disertai access reform yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Marindo Kurniawan.

Sertifikat, kata dia, memang memberi kepastian hukum. Namun kepastian itu baru terasa jika warga punya akses ekonomi atas tanah yang mereka garap.

Tanah sebagai Sumber Kemakmuran, Bukan Sekadar Dokumen

Marindo menempatkan Reforma Agraria sebagai Program Strategis Nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, serta memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

"Reforma Agraria diharapkan mampu menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraria," ujar dia.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memperbaiki tiga hal sekaligus: ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria yang belum tuntas, dan akses warga terhadap sumber ekonomi.

Aset Pemda yang Dikuasai Warga Bertahun-tahun Jadi PR

Salah satu tantangan yang disebut Marindo adalah menjaga aset milik pemerintah daerah tanpa mengabaikan kebutuhan ruang hidup warga. Di lapangan, sejumlah tanah aset pemda telah dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun.

"Kondisi di lapangan, ketika tanah yang menjadi aset pemerintah daerah telah dimanfaatkan atau dikuasai masyarakat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar menghasilkan keputusan yang adil dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak," ujarnya.

Penyelesaian kasus semacam ini, menurut dia, tidak bisa dipukul rata. Perlu pertimbangan berbagai aspek agar keputusan yang diambil tetap adil bagi pemda maupun warga yang sudah lama menggarap lahan.

Penataan Akses Harus Diarahkan ke Pemberdayaan Ekonomi

Marindo menekankan penataan akses sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan aset. Penataan akses diarahkan pada pemberdayaan ekonomi para subjek Reforma Agraria, supaya tanah yang telah ditata memberi manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti beban kerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Menurut dia, tugas itu tidak ringan sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat.

"Tugas dan tanggung jawab Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tidaklah ringan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Reforma Agraria yang optimal," ujar dia.

Bagi warga Lampung yang menggantungkan hidup pada sektor agraria, arah kebijakan ini menentukan apakah sertifikat yang mereka pegang berujung pada akses modal, pasar, dan pendampingan usaha. Tanpa itu, legalisasi tanah hanya berhenti sebagai dokumen.

Reporter: Burhanuddin Yahya
Sumber: lampung.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top