Pencarian

Senator Mirah Minta Anggaran PON 2028 NTB Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Minggu, 22 November 2026 • 19:35:31 WIB
Senator Mirah Minta Anggaran PON 2028 NTB Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah
Anggota DPD RI dari NTB Mirah Midadan Fahmid meminta anggaran PON XXII/2028 disusun terukur agar tidak mengganggu alokasi pelayanan publik.

LAMPUNG — Anggota DPD RI dari NTB, Mirah Midadan Fahmid, meminta pemerintah daerah menyusun anggaran PON XXII/2028 secara terukur agar tidak mengganggu alokasi pelayanan publik. Ia menyoroti rencana alokasi sekitar Rp60 miliar dalam Rancangan APBD 2027 untuk persiapan ajang tiga provinsi itu.

PON XXII/2028 akan digelar bersama oleh NTB, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Mirah menilai pembagian kontribusi anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mempertimbangkan kapasitas keuangan masing-masing daerah, bukan dibagi rata tanpa perhitungan.

Rp60 Miliar di Rancangan APBD 2027 untuk Persiapan

Pemerintah Provinsi NTB merencanakan alokasi sekitar Rp60 miliar dalam Rancangan APBD 2027 guna mendukung persiapan PON. Anggaran itu dialokasikan melalui belanja hibah dan belanja langsung pada organisasi perangkat daerah, termasuk dukungan untuk KONI NTB serta renovasi venue oleh instansi teknis terkait.

Mirah meminta penganggaran 2027 dan 2028 didasarkan pada kebutuhan yang terperinci. Pemerintah perlu menetapkan skala prioritas, menyusun tahapan pekerjaan, dan memastikan mekanisme pengawasan berjalan transparan supaya setiap rupiah punya target jelas.

Jangan Sampai Ambisi PON Menggerus Ruang Fiskal

Ia mengingatkan pemerintah daerah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan. Pembiayaan PON, menurutnya, tidak boleh menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBD.

"PON merupakan agenda nasional yang membawa peluang besar bagi NTB, baik dalam pengembangan olahraga, peningkatan ekonomi daerah, maupun promosi pariwisata. Namun, seluruh persiapannya harus direncanakan secara realistis. Jangan sampai ambisi menyukseskan PON justru membebani keuangan daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Mirah.

Renovasi atau Bangun Baru, Semua Harus Terukur

Soal venue, Mirah menekankan pentingnya pemetaan sebelum pekerjaan dimulai. Pemerintah diminta memastikan fasilitas mana yang cukup direnovasi, mana yang perlu dibangun baru, dan bagaimana kesiapan sarana pendukung lainnya.

"Anggaran yang disiapkan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan dan tahapan pekerjaan. Kita perlu memastikan mana fasilitas yang membutuhkan renovasi, mana yang memerlukan pembangunan, serta bagaimana kesiapan sarana pendukung lainnya. Dengan perencanaan yang baik, penggunaan APBD bisa lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan," jelasnya.

Bagi NTB, PON 2028 memang bukan sekadar pesta olahraga. Ada peluang ekonomi dan promosi pariwisata yang menyertainya. Tapi tanpa disiplin fiskal sejak tahap perencanaan, peluang itu bisa berbalik menjadi beban APBD yang menekan belanja publik beberapa tahun ke depan.

Follow lampungonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sports.sindonews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks