LAMPUNG — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memperingatkan pertumbuhan pusat data dan industri kecerdasan buatan harus diimbangi kesiapan pasokan listrik nasional. Pemerintah menilai infrastruktur kelistrikan yang andal dan pengembangan energi bersih menjadi syarat agar perkembangan AI tidak justru melemahkan ketahanan energi.
Paragraf pembuka: Peringatan itu disampaikan Bahlil di sela rangkaian The 33rd APEC Economic Leaders' Meeting di Shenzhen, Tiongkok. Selain menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga pernyataannya mencerminkan dua kepentingan sekaligus: mendorong hilirisasi dan menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Menurut Bahlil, kebutuhan listrik yang terus meningkat mesti dijawab dengan pengembangan energi bersih. Salah satu potensi yang disorot adalah panas bumi Indonesia yang selama ini belum tergarap maksimal.
Beban Listrik Ikut Melonjak
Pertumbuhan teknologi digital, terutama pusat data, menuntut dukungan infrastruktur kelistrikan yang semakin besar dan andal. Bahlil menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan sektor digital tumbuh lebih cepat ketimbang kesiapan energinya.
"Jangan sampai teknologi digital tumbuh pesat tetapi pasokan energinya tidak siap. Kita harus membangun infrastruktur yang andal dan mendorong energi bersih agar perkembangan AI sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional," kata Bahlil, dikutip Jumat (20/11/2026).
Pernyataan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam forum APEC. Prabowo menekankan pentingnya penguasaan teknologi AI, khususnya bagi negara berkembang, agar tidak sekadar menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.
AI Diminta Ikut Jaga Pasokan
Bahlil melihat perkembangan AI bukan cuma soal tambahan beban listrik. Teknologi itu, katanya, bisa dipakai untuk memprediksi kebutuhan listrik, mendukung pemeliharaan peralatan, hingga mengoptimalkan operasi sistem kelistrikan.
"Pesan Bapak Presiden jelas, kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi. Di sektor energi, AI perlu kita kuasai untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat keandalan sistem, dan memperbaiki kualitas layanan listrik bagi masyarakat," ujar Menko Hilirisasi.
Pembahasan soal pemanfaatan AI di sektor energi sebelumnya masuk agenda AI+Energy pada Pertemuan Menteri Energi APEC di Beijing, September 2026. Forum itu menghasilkan rekomendasi kebijakan soal sinergi teknologi AI dan sektor energi untuk periode 2026–2030.
Rekomendasi bersifat sukarela tersebut mencakup penyelarasan pembangunan infrastruktur digital dan energi, peningkatan efisiensi sistem kelistrikan, serta penguatan kerja sama riset dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah itu diharapkan membantu negara anggota APEC menghadapi lonjakan kebutuhan energi akibat perkembangan teknologi digital.
Negara Berkembang Minta Akses Setara
Dari sisi diplomasi, Prabowo mengingatkan penguasaan teknologi AI harus memberi kesempatan yang adil bagi negara berkembang. Ia menekankan pentingnya akses terhadap riset, peningkatan keterampilan, serta keterlibatan dalam menentukan arah perkembangan teknologi tersebut.
"Kita membutuhkan akses untuk membangun AI sendiri, meningkatkan keterampilan, dan riset, serta peran nyata dalam menentukan masa depannya. Inovasi tidak boleh menjadi tembok pemisah baru antara pihak yang kaya dan yang miskin," ujar Prabowo.
Lewat kerja sama APEC, Indonesia berpeluang memperluas pertukaran keahlian, penelitian, dan investasi infrastruktur untuk mendukung pengembangan AI di sektor energi. Bagi pelaku industri, sinyal ini relevan karena ketersediaan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam membangun pusat data di dalam negeri.
Penguatan kerja sama tersebut diharapkan meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi AI untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik potensi panas bumi terbesar membuat kombinasi energi bersih dan AI menjadi taruhan jangka panjang, bukan sekadar wacana forum internasional.