BANDAR LAMPUNG — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan tanpa rasa aman. Karena itu, ia meminta kepemimpinan Polda Lampung yang baru menempatkan pengawalan program prioritas sebagai bagian dari tugas kepolisian, bukan sekadar urusan penegakan hukum.
Empat fokus yang disebut Gubernur Mirza mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengawalan agenda pembangunan daerah, dukungan terhadap program pemerintah pusat, serta penguatan pelayanan publik. Kolaborasi antara Pemprov Lampung, kepolisian, TNI, dan seluruh unsur Forkopimda dinilai menjadi syarat agar agenda pembangunan berjalan berkelanjutan.
Lampung Peringkat Ketiga Produsen Jagung Nasional
Gubernur Mirza menyoroti capaian sektor pangan selama kepemimpinan Helfi Assegaf. Keterlibatan jajaran kepolisian dalam mendorong penanaman dan pembinaan petani membuat luas lahan jagung bertambah hampir 70.000 hektare.
Penambahan lahan itu mengangkat posisi Lampung dari peringkat kelima menjadi peringkat ketiga produsen jagung nasional. Menurut Gubernur, pengalaman tersebut bisa dipakai untuk pengembangan sektor yang sama di Provinsi Lampung.
"Ini yang luar biasa. Pengalaman beliau bisa dipakai di Provinsi Lampung dan memang benar-benar sangat dibutuhkan Lampung saat ini," ujar Gubernur, seraya mengapresiasi dukungan kepolisian terhadap sektor pangan.
Lampung memiliki sekitar 9,5 juta jiwa penduduk yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Potensi pertanian dan perkebunan di wilayah itu dinilai perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Jalan Provinsi 1.700 Kilometer Jadi Tantangan Lintas Instansi
Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah. Jaringan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.700 kilometer berperan penting menopang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan konektivitas antardaerah.
Gubernur menilai koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk menangani persoalan itu. Ia juga menyebut tantangan daerah lain, mulai dari penguatan sektor pangan hingga hilirisasi komoditas.
47 Perkara Pertanahan, Baru Separuh Tuntas
Penanganan konflik pertanahan dan persoalan pertambangan emas menjadi perhatian dalam kepemimpinan Polda Lampung. Gubernur Mirza menyebut terdapat 47 perkara pertanahan yang menjadi perhatian kepolisian, termasuk kasus lama yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Helfi Assegaf menyampaikan bahwa penyelesaian perkara pertanahan yang sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat telah mencapai sekitar 50 persen. Angka itu meningkat dari sekitar 45 persen pada saat rapat tersebut digelar.
Ia berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan bisa mempercepat penyelesaian sisa perkara secara bertahap. Menurutnya, stabilitas keamanan selama masa tugasnya tidak lepas dari kerja sama kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Nomor Telepon Khusus untuk Menampung Keluhan Warga
Kapolda Lampung yang baru, Yustan Alpiani, menyatakan komitmennya memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang optimal serta humanis kepada masyarakat. Ia berencana menyediakan nomor telepon khusus yang dikelola staf untuk menampung keluhan warga.
Yustan menyebut kepolisian akan menindaklanjuti sejumlah tantangan keamanan, termasuk tindak pidana konvensional, kejahatan ekonomi, peredaran gelap narkoba, dan konflik sosial agraria. Ia meminta dukungan Forkopimda serta masyarakat agar semangat "Polisi Bersama Masyarakat" diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas kegiatan seremonial.
Gubernur Mirza turut mengapresiasi kinerja Helfi Assegaf selama memimpin Polda Lampung. Koordinasi yang terbangun sekitar satu tahun terakhir dinilai menjaga situasi keamanan tetap kondusif dan mendukung penanganan sejumlah persoalan hukum yang sebelumnya sulit diselesaikan.
Polda Lampung juga meraih penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden serta apresiasi Komisi Kepolisian Nasional terkait pelayanan publik. Gubernur berharap capaian dan inovasi yang sudah dibangun dipertahankan sekaligus ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru.
