LAMPUNG — JAKARTA — Pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap lanskap BUMN di Indonesia. Dari total 1.074 perusahaan yang tercatat, Presiden Prabowo Subianto mengaku menemukan banyak entitas yang beroperasi tanpa arah bisnis jelas, bahkan laporan keuangannya dinilai tidak realistis.
"Saya tidak paham, bagaimana bisa terjadi seperti ini. BUMN kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR-DPD, dikutip dari detikNews.
Langkah tegas tengah disiapkan. Prabowo berencana mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc yang khusus menangani kasus dugaan maladministrasi di tubuh perusahaan negara. Ini menyasar direksi dan komisaris yang memimpin BUMN dalam tiga dekade terakhir, termasuk di era holding raksasa seperti Pertamina dan PLN.
Usulan ini akan segera dikomunikasikan ke DPR. Kepala negara menilai banyak pengurus BUMN yang lalai dan tidak bertanggung jawab kepada bangsa, sehingga perlu ada mekanisme hukum yang lebih tegas.
"Kita kena masalah karena banyak perusahaan asing kerja sama dengan BUMN kita," tambahnya, menyoroti potensi kebocoran dari kemitraan yang tidak sehat.
Langkah konsolidasi sudah berjalan. Prabowo mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan membebani keuangan negara. Angka ini merupakan bagian dari target besar: mengurangi jumlah perusahaan pelat merah menjadi hanya 300 entitas pada akhir tahun 2026.
Penutupan ini menyasar perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki daya saing dan hanya menjadi beban anggaran. Langkah ini juga berlaku untuk anak usaha di berbagai sektor, dari perbankan hingga industri manufaktur.
Di tengah ancaman hukum, Prabowo membuka ruang perbaikan. Ia mengusulkan adanya amnesti atau pengampunan bagi BUMN yang secara sukarela mengakui kesalahan dan berkomitmen membenahi tata kelola.
"Saya serahkan kepada wakil rakyat untuk menentukan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah," ujarnya.
Pernyataan ini mengindikasikan banyaknya temuan masalah internal yang belum dipublikasikan secara utuh. Namun, presiden menegaskan bahwa perbaikan tidak bisa ditawar lagi, terutama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas BUMN. Prabowo juga menyoroti ironi bahwa Indonesia sebagai anggota G20 masih memiliki rakyat yang kelaparan, sehingga efisiensi BUMN dinilai krusial untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ke depan, publik akan menanti bagaimana DPR merespons usulan pengadilan ad hoc ini dan sejauh mana target penutupan 300 BUMN dapat direalisasikan tepat waktu.