BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membuka langsung Kegiatan Asistensi SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB.
Provinsi Lampung saat ini mencatatkan capaian akuntabilitas yang masuk kategori terbaik di tingkat daerah. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Budi Prawira menyebut Lampung berhasil meraih predikat BB untuk SAKIP dan nilai reformasi birokrasi di atas 84 atau A-.
“Capaian ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota di Lampung yang hingga kini belum ada yang berhasil meraih predikat BB untuk SAKIP,” ujar Budi dalam kesempatan yang sama.
Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memberikan perhatian serius pada tata kelola pemerintahan sejak awal masa jabatan. Arahan dari pimpinan daerah cukup tegas: setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pak Gubernur meminta agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Bukan sekadar dokumen, tapi kinerja nyata di lapangan,” kata Marindo saat membuka kegiatan.
Sekda mengingatkan bahwa peningkatan nilai SAKIP tidak bisa dicapai hanya melalui penyusunan laporan administratif. Setiap OPD diminta aktif melakukan evaluasi dan memastikan seluruh data capaian program terdokumentasi dengan baik dalam sistem akuntabilitas.
“Yang kita kejar bukan sekadar nilai. Yang penting adalah bagaimana kinerja yang sudah dilakukan ASN dapat tercermin secara nyata dalam sistem dan laporan akuntabilitas,” ujarnya.
Dalam hal pembangunan Zona Integritas, Pemprov Lampung baru memiliki satu unit kerja berpredikat ZI, yakni Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Sekda Marindo berharap capaian itu bisa diperluas ke perangkat daerah lain yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pembangunan Zona Integritas dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Marindo meminta Inspektorat, Bappeda, dan Biro Organisasi memperkuat sinergi dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah.
Melalui asistensi langsung dari Kementerian PANRB, Pemprov Lampung berharap kualitas SAKIP, reformasi birokrasi, dan Zona Integritas terus meningkat. Target ke depan adalah pemerataan tata kelola yang baik hingga ke tingkat kabupaten dan kota, serta perluasan predikat ZI ke lebih banyak unit pelayanan publik.