BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dalam platform digital. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama agar program intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil satu dan desil dua.
Dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung kini mengandalkan aplikasi Siger Lampung (Sinergi Gerak Bersama). Inovasi yang digagas oleh BPS Provinsi Lampung ini dirancang sebagai platform tunggal yang menyediakan informasi komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi warga di Bumi Ruwa Jurai.
Aplikasi Siger Lampung hadir sebagai solusi atas tantangan sinkronisasi data yang selama ini sering menjadi kendala dalam penyaluran bantuan. Marindo menyampaikan bahwa platform ini menyediakan basis data yang sangat detail, sehingga pemerintah dapat memetakan penerima manfaat secara presisi berdasarkan nama dan alamat (by name by address). Hal ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bantuan yang tidak tepat sasaran atau tumpang tindih.
"Kita ingin memastikan seluruh program Pemerintah Provinsi Lampung fokus pada DTSEN, khususnya desil satu dan desil dua, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran," ujar Marindo Kurniawan di hadapan jajaran pejabat terkait. Ia menambahkan bahwa kebijakan berbasis data (data-driven policy) akan membuat penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efisien dan berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.
Selain mengoptimalkan program di level provinsi, pemanfaatan aplikasi ini juga bertujuan untuk menyinkronkan langkah dengan pemerintah pusat. Marindo mendorong pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Lampung agar menyelaraskan lokus serta penerima manfaat mereka dengan data yang telah ditetapkan dalam sistem Siger Lampung. Sinergi ini dianggap krusial untuk menciptakan gerakan serentak dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
Intervensi yang dilakukan Pemprov Lampung melalui data DTSEN tidak hanya menyasar bantuan pangan atau tunai, tetapi juga mencakup sektor kesehatan dan pendidikan. Marindo menjelaskan bahwa data dalam aplikasi Siger Lampung mencakup informasi spesifik mengenai kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, sistem ini juga merekam data penduduk usia produktif yang saat ini tidak memiliki pekerjaan maupun tidak mengenyam pendidikan.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut adalah penanganan penyakit kronis. Data dalam aplikasi Siger Lampung akan digunakan untuk mengintervensi penderita Tuberkulosis (TBC), yang saat ini menjadi salah satu fokus utama penanganan kesehatan di Provinsi Lampung. Dengan data yang akurat, dinas terkait dapat memberikan bantuan pengobatan dan nutrisi tambahan secara langsung kepada penderita dari keluarga prasejahtera.
"Ke depan, kita ingin mengetahui secara jelas siapa saja penerima bantuan dan program apa saja yang diterima, mulai dari sektor sosial, pendidikan, kesehatan hingga pertanian," tegas Marindo. Ia menekankan bahwa transparansi ini sangat penting agar masyarakat dapat melihat keadilan dalam distribusi program pemerintah, serta memudahkan pengawasan di lapangan.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Lampung sangat bergantung pada kolaborasi berkelanjutan dengan BPS sebagai penyedia data makro dan mikro. Marindo memberikan apresiasi tinggi kepada BPS Provinsi Lampung atas inovasi aplikasi Siger Lampung yang dinilai telah memudahkan proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sinergi ini diharapkan mampu memperkecil ketimpangan atau gini rasio di Provinsi Lampung dalam jangka panjang.
Marindo meyakini bahwa dengan dukungan data yang kuat, pertumbuhan ekonomi Lampung akan lebih inklusif. Intervensi terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan terus dipantau melalui DTSEN agar mereka yang sudah mengalami peningkatan kesejahteraan dapat segera dilakukan pemutakhiran data, memberikan ruang bagi warga lain yang lebih membutuhkan untuk masuk ke dalam sistem bantuan.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan penguatan sistem data ini secara berkala. Marindo menegaskan bahwa dukungan teknis dari BPS sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas data tetap mutakhir. Dengan sistem yang terintegrasi dari pusat hingga kabupaten/kota, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat meningkat secara signifikan melalui program-program yang tepat guna.