TULANG BAWANG — Instruksi itu disampaikan Yustan saat kunjungan kerja di Kabupaten Tulang Bawang, Kamis (12/11/2026), dan kembali ditegaskan sehari kemudian. Kepolisian menilai penanganan konflik agraria di kawasan Gedung Meneng harus melibatkan lintas instansi, bukan hanya aparat keamanan.
Yustan meminta jajaran Polres Tulang Bawang proaktif menjembatani komunikasi antarinstansi. Mekanisme yang ditempuh, kata dia, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Kami meminta Polres Tulang Bawang memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan," ujar Yustan di sela kunjungan kerjanya.
Peringatan Keras untuk Kedua Pihak yang Berselisih
Kapolda mewanti-wanti warga maupun pihak Lanud agar menahan diri. Cara-cara main hakim sendiri, menurut dia, tidak akan diselesaikan dengan pendekatan hukum yang berlaku.
Kepolisian memastikan bakal menindak tegas siapa pun yang memicu aksi anarkis. Bentuknya mulai dari perusakan, pembakaran, hingga penganiayaan.
"Silakan persoalan sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Jika terjadi tindak pidana, aparat harus bertindak tegas sesuai ketentuan hukum," tegasnya.
Bhabinkamtibmas dan Intelijen Diminta Rutin Sambangi Warga
Untuk meredam potensi konflik terbuka, personel Bhabinkamtibmas dan jajaran intelijen diarahkan rutin menyambangi warga, tokoh adat, serta pemangku kepentingan di wilayah Gedung Meneng. Kehadiran aparat di tingkat kampung diharapkan menyerap keluhan lebih awal sebelum memanas.
Yustan juga mengingatkan seluruh anggotanya di lapangan menjaga sikap. Pernyataan provokatif yang memperkeruh situasi dilarang.
Jajarannya diwajibkan menggelar evaluasi bulanan terhadap perkembangan penanganan sengketa lahan tersebut. Evaluasi itu menjadi alat pantau stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan sekitar Lanud.
Mengapa Jalur Hukum Jadi Pilihan
Sengketa lahan antara warga dan institusi militer di kawasan Gedung Meneng menyangkut status kepemilikan yang belum tuntas. Penyelesaian lewat pengadilan atau mekanisme GTRA dinilai lebih aman dibanding pendekatan di lapangan yang berisiko benturan fisik.
Polda Lampung belum merinci luas lahan maupun jumlah warga yang terlibat dalam sengketa. Namun penguatan koordinasi lintas instansi menunjukkan penanganan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh kepolisian.
Langkah berikutnya menunggu hasil komunikasi Polres Tulang Bawang dengan Pemkab Tulang Bawang dan GTRA. Evaluasi bulanan akan menjadi tolok ukur apakah situasi di Gedung Meneng terkendali atau perlu penanganan lebih ketat.