Pencarian

LBH Bandar Lampung Desak Polri Usut Tuntas Penyadapan Prabowo Sampai Rantai Komando

Rabu, 04 November 2026 • 10:46:31 WIB
LBH Bandar Lampung Desak Polri Usut Tuntas Penyadapan Prabowo Sampai Rantai Komando
Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas menilai penetapan tiga jenderal sebagai tersangka kasus penyadapan merupakan peristiwa serius.

BANDAR LAMPUNG — Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas menyebut penetapan tiga jenderal sebagai tersangka sebagai peristiwa serius yang tidak bisa dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual. Menurutnya, kasus ini harus dibaca sebagai momentum reformasi kepolisian.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur sah serta penghapusan data elektronik.

Mengapa LBH Sebut Ini Penyalahgunaan Kekuasaan, Bukan Pelanggaran Administratif

Prabowo menilai persoalan jauh lebih mendasar: bagaimana kewenangan, instrumen, dan sumber daya institusi kepolisian diduga dipakai di luar tujuan yang dibenarkan hukum. Penyadapan, katanya, bersentuhan langsung dengan hak privasi dan kebebasan seseorang.

Instrumen penyadapan yang semestinya digunakan secara terbatas, terukur, dan berdasarkan kewenangan hukum justru diduga dimanfaatkan tanpa prosedur serta tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah.

"Maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administratif internal, melainkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan negara yang berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia," kata Prabowo, Rabu (4/11/2026).

LBH Bandar Lampung menilai persoalan tersebut harus dibaca dalam kerangka penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan yang lebih luas. Penggunaan personel, anggaran, fasilitas, teknologi, sistem informasi, serta berbagai sumber daya negara untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum disebut sebagai penyimpangan serius terhadap mandat institusi kepolisian.

"Sumber daya negara dibentuk dan dibiayai untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk memfasilitasi kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik tertentu," tegas dia.

Pasal 30 UUD 1945 dan Mandat yang Tak Boleh Dibajak

Menurut Prabowo, apabila dugaan penyalahgunaan instrumen negara semacam ini terbukti, hal tersebut merupakan preseden buruk bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Ada potensi pembajakan kewenangan publik dari tujuan konstitusionalnya.

Ia merujuk Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Mandat tersebut tidak memberikan ruang bagi kepolisian untuk menjadi instrumen perlindungan kekuasaan, alat politik, ataupun perpanjangan tangan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Kepolisian harus berdiri sebagai institusi penegak hukum yang independen dalam pelaksanaan tugasnya, profesional, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Reformasi Harus Sentuh Kultur Impunitas, Bukan Sekadar Rotasi Jabatan

YLBHI-LBH Bandar Lampung memandang peristiwa ini harus menjadi momentum reformasi institusi kepolisian secara menyeluruh dan mendasar. Reformasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian pejabat, rotasi jabatan, atau perubahan aktor di dalam struktur kekuasaan.

"Reformasi harus menyentuh akar persoalan, yakni pembenahan kultur impunitas, penghentian praktik penyalahgunaan kewenangan, penghapusan konflik kepentingan, penguatan mekanisme pengawasan, serta pembentukan sistem pertanggungjawaban institusional yang dapat diuji oleh publik," ujar Prabowo.

"Jangan sampai yang berubah hanya orang-orang yang menduduki jabatan, sementara pola relasi kekuasaan, praktik penyalahgunaan kewenangan, dan kecenderungan menjadikan kepolisian sebagai alat kepentingan tertentu tetap dipertahankan," imbuhnya.

Pengungkapan Diminta Jangkau Pemberi Perintah hingga Penerima Untung

Proses penegakan hukum dalam perkara ini, lanjut Prabowo, harus dilakukan secara independen, transparan, dan menyeluruh. Pengungkapan perkara harus menjangkau seluruh rantai komando, pihak yang memberikan perintah, pihak yang mengetahui, pihak yang memfasilitasi, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan penyalahgunaan instrumen penyadapan tersebut, sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

"Termasuk mengusut penggunaan anggaran, fasilitas, personel, dan sistem teknologi informasi kepolisian yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut," desaknya.

Follow lampungonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kupastuntas.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks