Pencarian

BNPB Minta Gubernur hingga Wali Kota Siaga 24 Jam Hadapi Banjir dan Longsor Musim Hujan 2026/2027

Senin, 02 November 2026 • 10:46:01 WIB
BNPB Minta Gubernur hingga Wali Kota Siaga 24 Jam Hadapi Banjir dan Longsor Musim Hujan 2026/2027
BNPB mengirim surat edaran kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.

BANDAR LAMPUNG — Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Gubernur Lampung dan para bupati serta wali kota di 15 kabupaten/kota provinsi ini. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lain yang biasa mengancam saat puncak musim hujan.

BNPB menekankan bahwa pemetaan kawasan rawan bencana bukan sekadar administrasi. Hasil pemetaan harus menjadi dasar penentuan langkah antisipasi, termasuk penempatan personel dan logistik di titik-titik paling berisiko.

Apa Isi Surat Edaran BNPB?

Ada sejumlah kewajiban yang dibebankan ke pemerintah daerah melalui surat edaran tersebut:

  • Mengidentifikasi dan memetakan kawasan berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi.
  • Menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengecek kondisi personel, peralatan, dan ketersediaan logistik darurat.
  • Memastikan posko penanganan bencana beroperasi 24 jam.
  • Memantau kondisi cuaca dan peringatan dini BMKG secara rutin.
  • Mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) bila situasi mengharuskan penetapan status keadaan darurat.

Poin koordinasi juga ditegaskan dalam surat itu. BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat kerja sama pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media.

"Memperkuat koordinasi pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media) serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana beroperasi selama 24 jam," demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Warga Diminta Paham Jalur Evakuasi Mandiri

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian lain dari arahan BNPB. Pemerintah daerah diminta menyebarluaskan peta kawasan rawan bencana lewat berbagai saluran komunikasi, bukan hanya menempelkannya di kantor dinas.

Edukasi ke warga mencakup langkah penyelamatan diri, prosedur evakuasi mandiri, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. BNPB menyebut sosialisasi harus berbasis komunitas agar warga di kampung dan kelurahan tahu apa yang harus dilakukan sebelum bantuan datang.

"Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi," demikian isi arahan BNPB.

Bersihkan Drainase hingga Normalisasi Sungai

Langkah pencegahan fisik juga diminta segera dijalankan. Pemerintah daerah harus membersihkan saluran drainase, menormalisasi sungai, memeriksa bangunan pengendali banjir, dan memperbaiki infrastruktur yang berpotensi terdampak.

Selain itu, sistem peringatan dini diminta berfungsi optimal. Gubernur, bupati, dan wali kota melalui BPBD masing-masing wajib melaporkan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada BNPB secara berkala.

Bagi Lampung, arahan ini relevan mengingat sejumlah kabupaten seperti Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Barat memiliki kawasan perbukitan rawan longsor, sementara kawasan pesisir dan permukiman padat di Bandar Lampung berpotensi tergenang saat hujan intensitas tinggi.

Follow lampungonline.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kupastuntas.co

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks