BANDAR LAMPUNG — Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pelaksanaan program-program unggulan daerah disebut berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berarti. Pengamat pembangunan, Mahendra Utama, menilai keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan kecerdasan strategis sang kepala daerah.
Apa yang Membuat Pendekatan Gubernur Lampung Berbeda?
Menurut Mahendra, Rahmat mampu merumuskan prioritas kerja untuk lima tahun ke depan dengan presisi. Kemampuan ini, kata dia, sangat sejalan dengan konsep Strategic Choice Theory yang digagas John Child. Teori manajemen publik tersebut berfokus pada keputusan proaktif seorang pemimpin dalam mengevaluasi peluang, bukan sekadar bereaksi terhadap dinamika lingkungan.
"Pemimpin yang cerdas bukanlah mereka yang memiliki seribu rencana di atas kertas, melainkan mereka yang mampu memilah satu program esensial dan memastikan seluruh roda birokrasi bergerak serentak untuk menyukseskannya," ujar Mahendra.
Menggeser Proyek Mercusuar ke Program Urgen
Langkah konkret yang terlihat adalah keputusan Rahmat untuk meminggirkan proyek-proyek mercusuar. Sebagai gantinya, ia memprioritaskan program-program berurgensi tinggi yang langsung dirasakan masyarakat. Kebijakan ini dinilai berhasil menciptakan efisiensi eksekusi di tingkat pemerintahan.
Rahmat disebut mampu mengintegrasikan potensi agroindustri dan konektivitas wilayah melalui program-program yang berbasis realitas lapangan. Perpaduan antara perencanaan matang dan pengawasan ketat menjadi fondasi pembangunan yang lebih terukur.
Peran Pengawasan Kinerja dan Adaptasi Kebijakan
Keberhasilan memilih target kerja diimbangi dengan kemampuan operasional jajaran eksekutif yang sigap. Pengawasan ketat berbasis indikator kinerja memegang peranan penting agar proyek daerah tidak mandek di meja birokrasi. Selain itu, jajaran pemerintah provinsi juga terlihat tangkas melakukan adaptasi kebijakan secara cepat ketika menghadapi kendala di lapangan.
Mahendra menambahkan, kerangka kerja yang solid ini memberikan jaminan bagi masyarakat akan minimnya risiko proyek mangkrak hingga akhir masa jabatan gubernur mendatang. Pondasi pembangunan daerah dinilai telah memiliki cetak biru yang jauh lebih terukur sejak Rahmat menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
