BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan Bendera Pataka FPK kepada ketua terpilih, H. Darussalam, sebagai simbol dimulainya masa kerja kepengurusan baru. Sebelum prosesi serah terima, Mirza menyampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus agar terus menjaga harmoni sosial di Bumi Ruwa Jurai.
Keragaman Dinilai sebagai Kekuatan, Bukan Ancaman
Dalam pidatonya, Mirza menyebut Lampung sebagai daerah yang sangat terbuka bagi pendatang sejak berabad-abad lalu. Ia mencontohkan karakter masyarakat lokal yang dinilai mudah menerima kehadiran suku lain, atau dalam istilah setempat disebut berangkenen.
"Alhamdulillah sifat orang Lampung gampang menerima atau berangkenen sehingga suku provinsi lain merasa di rumahnya sendiri," ujar Mirza dalam rilis yang diterima Antara.
Gubernur bahkan melontarkan candaan khas untuk menggambarkan ketergantungan antardaerah. "Kalau gak ada orang Sulawesi, orang Lampung gak makan ikan," kelakarnya, disambut hadirin di Balai Keratun.
Dua Forum Strategis Juga Dilantik Bersamaan
Selain FPK, Mirza turut mengukuhkan kepengurusan FKUB dan FKDM Provinsi Lampung untuk periode yang sama. Pelantikan tiga forum sekaligus ini menandakan fokus pemerintah daerah pada tiga pilar: pembauran kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan deteksi dini potensi gangguan sosial.
Mirza menegaskan bahwa dirinya tidak khawatir dengan keberagaman yang ada di Lampung. Justru, ia meyakini perbedaan etnis dan budaya menjadi modal sosial untuk membangun daerah secara bersama-sama.
Pesan untuk Seluruh Elemen Masyarakat
Gubernur mengingatkan bahwa sifat toleransi dan gotong royong harus terus dirawat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap kepengurusan FPK yang baru mampu menjadi jembatan komunikasi antar-kelompok masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
"Hal ini merupakan anugerah sekaligus kekuatan daerah yang harus selalu dirawat, dijaga, hormat menghormati, toleransi, gotong royong," kata Mirza.
Forum Pembauran Kebangsaan sendiri merupakan wadah koordinasi lintas suku dan agama yang bertujuan memperkuat persatuan nasional di tingkat daerah. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, diharapkan program-program pembauran bisa berjalan lebih masif hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
