BANDAR LAMPUNG — Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Mesuji yang mengumumkan sayembara "mengamankan" tapir mendapat sorotan tajam dari akademisi. Sayembara tersebut, yang kini sudah resmi dicabut, dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar dalam tata kelola konservasi satwa liar.
Hadiah Uang Dikhawatirkan Ubah Tujuan Penyelamatan
Benny Karya Limantara menjelaskan, pencantuman nominal hadiah dalam sayembara justru menghilangkan esensi dari upaya penyelamatan itu sendiri. Menurutnya, mekanisme seperti ini berpotensi memicu masyarakat untuk mengejar satwa liar demi keuntungan ekonomi, bukan lagi karena kesadaran konservasi.
"Meskipun tujuan awalnya adalah penyelamatan, sayembara yang menyebut nominal justru menghilangkan tujuan konservasi," kata Benny, Selasa (7/7/2026).
Ia menambahkan, dari perspektif keadilan ekologis, satwa liar tidak boleh diperlakukan sebagai objek perlombaan atau komoditas yang bisa dinilai dengan uang. Proses pengejaran dan penangkapan tanpa prosedur yang tepat juga berisiko menyebabkan satwa mengalami stres, cedera, bahkan kematian.
Kemunculan Tapir Bukan Sekadar Kasus Isolasi
Lebih jauh, Benny menilai kemunculan tapir di wilayah aktivitas manusia bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Fenomena itu merupakan indikasi dari persoalan yang lebih besar, yaitu penyusutan habitat alami dan fragmentasi hutan yang memicu konflik antara manusia dan satwa liar.
"Solusi jangka panjang bukanlah memperbanyak mekanisme penangkapan, melainkan memperkuat perlindungan habitat serta koridor satwa," ujarnya.
Ia menyarankan agar pola keterlibatan masyarakat diarahkan pada sistem insentif pelaporan, atau reporting reward, bukan hadiah untuk menangkap satwa. Dengan begitu, masyarakat tetap berperan aktif dalam konservasi tanpa harus mengorbankan keselamatan satwa.
Momentum Perkuat Paradigma Konservasi Nasional
Benny menekankan, kasus tapir di Mesuji ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat paradigma konservasi di Indonesia. Penyelamatan satwa liar seharusnya tidak hanya menjadi respons terhadap peristiwa yang viral di media sosial, tetapi harus menjadi bagian dari sistem perlindungan ekosistem yang berkelanjutan dan terencana.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu belajar dari insiden ini bahwa setiap kebijakan publik, khususnya yang menyangkut lingkungan hidup, harus didasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip hukum lingkungan yang kuat, bukan sekadar niat baik yang instan.
