TULANG BAWANG BARAT — Keterlambatan pembayaran hak aparatur tingkat kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) memasuki bulan kelima tanpa kejelasan. Fraksi Kebangkitan Sejahtera Berkarya (KSB) DPRD Tubaba menilai persoalan ini sudah melampaui batas toleransi teknis dan membutuhkan intervensi kebijakan langsung dari pemerintah daerah.
Ketua Fraksi KSB, M. Taufik Hidayat, yang akrab disapa Gustop, mengungkapkan bahwa keluhan dari aparatur tiyuh terus mengalir ke DPRD. Ia menegaskan bahwa para aparatur yang menjadi garda terdepan pelayanan publik tidak bisa dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
“Kami menerima banyak keluhan dari aparatur tiyuh. Persoalan ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa karena menyangkut hak para aparatur yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gustop, Kamis (23/1).
Beban Ganda: Siltap Tertunda dan Gaji ke-13 Tak Jelas
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya kepastian pembayaran gaji ke-13 bagi ASN. Menurut Gustop, dua persoalan ini menciptakan beban ganda bagi aparatur yang setiap hari menjalankan tugas pelayanan di tengah tuntutan ekonomi keluarga.
“Jika pembayaran Siltap sudah tertunda hingga lima bulan, ditambah gaji ke-13 yang juga belum memiliki kepastian, tentu hal ini menjadi beban tersendiri. Kami memahami mungkin terdapat dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pemerintah juga harus hadir memberikan kepastian,” katanya.
Fraksi Minta Langkah Konkret, Bukan Sekadar Penjelasan
Fraksi KSB tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi mendesak tindakan nyata. Gustop menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan cepat dan terukur dari Pemkab Tubaba, bukan sekadar pernyataan menunggu.
“Kami meminta Pemda Tubaba segera mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang dibutuhkan hari ini bukan menunggu masalah selesai dengan sendirinya, tetapi bagaimana pemerintah mengambil kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur,” tegasnya.
Anggota Fraksi: Kualitas Pelayanan Publik Terancam
Anggota Fraksi KSB, Sodri Helmi, menambahkan bahwa keterlambatan pembayaran hak aparatur tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa aparatur tiyuh tetap menjalankan tugas setiap hari meskipun hak mereka tertunda.
“Aparatur tiyuh merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap hari. Karena itu, hak mereka juga harus menjadi prioritas pemerintah. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan agar tidak terus menimbulkan keresahan maupun berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik,” ujar Sodri Helmi.
Sodri juga mendorong Pemkab Tubaba untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai penyebab keterlambatan dan target penyelesaian. Hal ini dinilai penting untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Pengawasan Berlanjut Hingga Hak Dipenuhi
Fraksi KSB yang diketuai M. Taufik Hidayat, dengan Sekretaris Irawadi Sanjaya serta anggota Sodri Helmi dan Aris Pratama Hanan, menyatakan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah dan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.
“Insya Allah, kami berharap dalam waktu dekat persoalan ini dapat diselesaikan dengan tetap menjaga kondisi fiskal daerah serta memastikan setiap langkah yang diambil tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku,” tutup Gustop.
