LAMPUNG — Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Phung Thanh Vinh memimpin rapat finalisasi pekan lalu. Rapat menghasilkan sejumlah arahan teknis. Rancangan resolusi ini menjadi payung hukum penyaluran dana untuk Program Pembangunan Daerah Pedesaan Baru, Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan, serta Pembangunan Sosial Ekonomi di Daerah Etnis Minoritas dan Pegunungan.
Prinsip Alokasi: Tepat Sasaran, Tak Tersebar
Dokumen yang dibahas menetapkan prinsip alokasi dana harus terfokus, tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah provinsi memastikan dana tidak disebar merata, melainkan dikonsentrasikan ke wilayah dengan indeks kesulitan tertinggi.
"Prioritas diberikan pada alokasi dana tertinggi kepada komunitas dan desa yang sangat kurang beruntung, daerah minoritas etnis dan pegunungan, serta daerah perbatasan," demikian bunyi salah satu poin dalam rancangan resolusi. Targetnya menciptakan perubahan signifikan dalam pembangunan sosial-ekonomi dan pengurangan kemiskinan berkelanjutan.
Komune yang telah terdaftar memenuhi standar pedesaan baru dan disetujui otoritas berwenang juga masuk daftar prioritas. Proses alokasi akan mengintegrasikan tujuan, mekanisme, kebijakan, kriteria, dan kuota secara terpadu.
Kriteria Baru Berbasis Jumlah Desa Tertinggal
Rancangan resolusi memperkenalkan metode alokasi lebih terukur. Alokasi dana ke daerah ditentukan berdasarkan jumlah desa sangat terpinggirkan di kawasan etnis minoritas dan pegunungan, serta jumlah komune di seluruh provinsi—termasuk komune di wilayah I, II, dan III daerah etnis minoritas, komune perbatasan, dan komune lainnya.
Untuk alokasi ke departemen, lembaga, dan unit tingkat provinsi, besaran dana merujuk pada anggaran pusat yang dialokasikan serta hasil penilaian pelaksanaan dan pencairan dana periode 2021-2025. Artinya, kinerja penyerapan anggaran periode sebelumnya menjadi faktor penentu.
Instruksi Wakil Gubernur: Perjelas Kewenangan Panitia Pengarah
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Phung Thanh Vinh memberi instruksi spesifik. Ia meminta Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup segera memasukkan seluruh masukan delegasi dan menyelesaikan rancangan resolusi untuk diajukan pada sidang Dewan Rakyat Provinsi mendatang.
Khusus untuk Peraturan Panitia Pengarah Program Target Nasional, Vinh menginstruksikan panitia penyusun memperjelas kewenangan khusus Panitia Pengarah, menetapkan bidang tanggung jawab setiap anggota, dan menyelesaikan peraturan sebelum diumumkan. Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat eksekusi program di lapangan.
Provinsi Nghe An—memiliki garis pantai panjang dan wilayah pegunungan luas di perbatasan Laos—selama ini menjadi salah satu daerah penerima alokasi dana program target nasional terbesar di Vietnam. Penyelesaian aturan ini diharapkan mempercepat pencairan dana untuk periode 2026-2030.
