BANDAR LAMPUNG — Protes orang tua terhadap hasil seleksi PPDB jalur prestasi di Lampung tahun ini bukan sekadar soal kekecewaan biasa. Di balik layar monitor yang menampilkan hasil tes online, terjadi benturan antara ekspektasi lama dan sistem baru yang menutup celah “orang dalam”.
Banyak orang tua merasa memiliki nilai rapor di atas 91 dan peringkat paralel di sekolah asal adalah tiket mutlak untuk diterima. Ketika hasil akhir menunjukkan anak mereka tergeser oleh peserta lain, narasi ketidakadilan pun dibangun melalui media sosial dan tekanan langsung ke Disdikbud.
Empat Pilar yang Menentukan Kelulusan
Untuk menangkis tuduhan bahwa sistem tidak transparan, Disdikbud Lampung merilis formula penilaian yang digunakan dalam sistem online SPMB 2026. Nilai akhir bukan lagi soal siapa yang punya “beking” atau nilai rapor semata.
Empat komponen penilaian tersebut adalah: Nilai Rapor (Semester 1–5) dengan bobot 30 persen, Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) bobot 30 persen, Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) bobot 30 persen, dan Sertifikat/Piagam Prestasi bobot 10 persen.
“Peserta dengan nilai rapor sangat tinggi belum tentu otomatis berada di peringkat teratas jika nilai TKA, TPA, maupun komponen prestasi lainnya tidak setinggi peserta lain. Ini adalah bentuk transparansi; data yang berbicara, bukan manusia,” tegas Thomas Amirico dalam keterangan resmi.
Mengapa Orang Tua Merasa Dikhianati Sistem Digital?
Fenomena ini menjadi potret nyata tantangan digitalisasi birokrasi di sektor pendidikan. Transisi menuju sistem digital seharusnya menjadi angin segar, namun banyak orang tua yang terbiasa dengan metode konvensional—di mana kedekatan dan pengaruh memegang peranan vital—kini merasa teralienasi.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, pola protes yang muncul antara lain: menganggap tes online dalam satu hari tidak merepresentasikan perjuangan belajar tiga tahun di SMP, upaya intervensi melalui jabatan atau jaringan pertemanan dengan pejabat, serta menggiring opini di media sosial agar sistem seleksi dianggap cacat hukum.
Kuota Terbatas, Persaingan Brutal
Kuota jalur prestasi yang hanya dialokasikan minimal 35 persen dari total daya tampung sekolah semakin memperketat kompetisi. Dengan rasio pendaftar yang jauh melampaui kuota, persaingan menjadi sangat ketat.
“Kami berharap masyarakat dapat melihat hasil seleksi secara utuh sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan dalam Juknis. Sistem ini dirancang agar seleksi lebih objektif dan mampu mengukur kemampuan akademik peserta secara menyeluruh, tanpa intervensi pihak mana pun,” pungkas Thomas.
Disdikbud Lampung kini berada dalam posisi dilematis namun tegas: bertahan pada objektivitas data atau melunak demi meredam gejolak sosial. Sejauh ini, sikap institusi tersebut jelas—mereka mengedepankan integritas sistem.
